Saturday, 26 May 2018

Kurun Waktu Sepuluh Bulan, Utang Indonesia Bertambah Rp400 Triliun

Kamis, 31 Desember 2015 — 11:50 WIB
Uang-banyak

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, harus menjelaskan kepada publik soal meningkatnya utang yang begitu tajam dan pengunaan utang tersebut.

“Jangan diam saja. Semakin banyak utang, beban makin besar di kemudian hari,” kata Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi politik, kepada poskotanews, Kamis (31/12/2015).

Saat ini, ia mengungkap masyarakat resah dengan kebijakan pemerintah yang berutang secara membabi buta. Sebab beban hutang, bunga dan utang jatuh tempo pasti dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak, pungutan dan pemotongan subsidi.

Sekarang saja, semua pajak dinaikkan. Subsidi terutama di sektor energi digorok habis-habisan. Ia juga mempertanyakan untuk apa utang pemerintah ini digunakan. Apa ini hanya digunakan untuk anggaran rutin pemerintah, mengingat target pajak yang tidak tercapai. “Atau utang ini hanya akan menjadi bancakan penguasa,” tegas Kepala Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno/UBK ini.

Data Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah sampai dengan bulan Oktober 2015 Rp3.021,30 triliun. Padahal Januari 2015, utang pemerintah hanya Rp2.608,78 triliun.

Jadi dari Januari sampai dengan bulan Oktober 2015, utang pemerintah meningkat Rp412,25 triliun. Bahkan Bank Dunia Desember 2015 mengungkap utang yang sudah diterima pemerintah dalam tahun 2015 ini mencapai Rp510,4 triliun dari penerbitan sekuritas Rp53 triliun dari pinjaman resmi luar negeri.

Dengan demikian, ia mengemukakan pemerintah berutang Rp563,4 triliun sampai dengan 2 Desember 2015. “Jumlah ini mungkin akan terus bertambah hingga akhir tahun ini,” ujarnya. Pemerintahan SBY rata-rata menciptakan utang pemerintah selama 2010-2014 rata-rata sebesar Rp.231,17 triliun/tahun untuk menutup defisit APBN. “Jokowi menciptakan utang pemerintah dua kali lipat yang dibuat SBY dalam setahun,” terangnya. Karena itu, ia menegaskan penjelasan Menteri Keuangan perlu sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi publik.(setiawan/ruh)