Monday, 11 December 2017

Mengganti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Harus Ada Alasan Konstitusional

Minggu, 10 Januari 2016 — 10:12 WIB
Pakar hukum tata negara Dr Irman Putra Sidin. (win)

Pakar hukum tata negara Dr Irman Putra Sidin. (win)

JAKARTA (Pos Kota) – Beredar isu PKS akan mengganti  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah,  karena sering mengkritik keras. Namun, menurut pakar hukum tata negara, penggantian pimpinan DPR oleh partainya, tidak serta merta bisa dilakukan, karena penggantian itu harus ada alasan konstitusional.

Menurut pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, seorang pimpinan DPR tidak boleh diganti karena dia sering bicara atau bahkan bicara keras, sebab tugas anggota DPR apalagi pimpinan itu adalah ngomong.

”Lha, memang tugas anggota DPR itu ngomong. Justru kalau tidak pernah ngomong yang harus dipertanyakan,” kata Irman dalam keterangannya, Minggu (10/1/2016).

Pimpinan DPR juga tidak boleh diganti karena misalnya membela pimpinan DPR lainnya, seperti halnya yang dilakukan Fahri Hamzah terhadap Setya Novanto dalam kasus Papa Minta Saham.

”Kalau alasan PKS mencopot Fahri Hamzah misalnya karena dianggap terlalu membela Novanto, maka itu bukan alasan konstitusional,” tegasnya.

Alasan politis karena Fahri dianggap membela Setya Novanto tidak bisa digunakan untuk mencopotnya. ”Pembelaan Fahri terhadap Novanto kan sama halnya jika dia membela presiden misalnya.Lantas apa kalau dia membela presiden, dia juga dievaluasi?,” tanya Irman.

Tidak Bisa Sesuka Hati

Pakar jebolan Universitas Hasanudin itu mengatakan, partai politik tidak bisa sesuka hati mengganti atau merotasi unsur pimpinan DPR dari jabatannya. Partai menurutnya harus memiliki alasan-alasan konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan jika ingin mengganti pimpinan DPR.

“Harus ada alasan-alasan konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan jika parpol ingin mengganti pimpinan DPR, sebab pengangkatan pimpinan DPR bukan seperti pergantian anggota kabinet yang bisa asal diganti,” ujar.

Dia menegaskan, pimpinan DPR memang diusulkan oleh partai politik, namun usulan itu kemudian diputuskan oleh DPR melalui sidang paripurna. Makanya untuk menggantinya harus ada alasan konstitusional seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, keputusan MKD karena melanggar kode etik dan alasan-alasan lain yang diatur dalam konstitusi.

“Seperti pada kasus Setya Novanto, dia mengundurkan diri bukan dicopot oleh partai, makanya mau tidka mau partai menggantinya,” ujarnya.

Evaluasi Terhadap Kader

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan partainya tengah melakukan evaluasi terhadap kader-kadernya termasuk terhadap Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

“Yang jelas tidak hanya kepada Fahri Hamzah, semua kader PKS yang ada di DPR orang-perorang sedang dilakukan evaluasi dari kita,” kata Mardani yang ditemui dikawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/1).

Mardani mengakui jika ada sebagian pihak yang menginginkan agar posisi dia sebagai pimpinan DPR untuk dirotasi, karena Fahri dianggap terlalu berlebihan membela Setya Novanto terkait perkara “papa minta saham”.

“Memang iya benar sebagian kader menginginkan itu kepada Fahri Hamzah. Namun kita juga sedang proses mendengar cover both side dari Fahri,” ungkap Mardani. (win)