Wednesday, 19 September 2018

SDA Divonis 6 Tahun Penjara, Pikir-pikir Ajukan Banding

Senin, 11 Januari 2016 — 22:23 WIB
Suryadharma Ali dituntut jaksa 11 tahun namun oleh hakim hanya divonis 6 tahun (junius)

Suryadharma Ali dituntut jaksa 11 tahun namun oleh hakim hanya divonis 6 tahun (junius)

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan menteri agama, Suryadharma Ali atau yang lebih dikenal dengan inisial SDA divonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta dengan subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim di pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/1) malam. Atas vonis tersebut, SDA dan pihak kuasa hukumnya masih pikir-pikir untuk mengajukan banding hingga sepekan ke depan.

Meski demikian Kuasa hukum SDA, Humphrey Djemat membantah atas semua tuduhan yang didakwakan kepada kliennya tersebut. “Apa yang disampaikan tadi, tidak mempertimbangkan fakta-fakta selama pengadilan. Untuk itu, berikan kami kesempatan untuk pikir-pikir atas putusan yang sudah dibacakan oleh yang mulia,” kata Humphrey menanggapi vonis yang dibacakan oleh Ketua majelis hakim, Aswijon dalam persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/1).

Vonis tersebut¬† kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya JPU KPK menuntut SDA dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. JPU pada KPK juga masih pikir-pikir untuk mempertimbangkan vonis yang dibacakan majelis hakim kepada SDA. “Kami meminta majelis hakim untuk memberi kami kesempatan atas putusan tersebut untuk selanjutnya kami pelajari,” kata JPU KPK yang dipimpin Mochammad Wirasakjaya

Oleh majelis hakim, SDA diakwa bersalah telah melakukan tindakan pidana korupsi terkait perkara penyelenggaraan ibadah haji Tahun anggaran 2010-2011 dan 2012-2013 serta penyimpangan Dana Operasional Menteri (DOM). Selanjutnya, majelis hakim akan memberikan waktu kepada kuasa hukum terdakwa dan jaksa untuk mempertimbangkan putusan tersebut hingga sepekan ke depan. “Kami akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum terdakwa dan jaksa untuk mempertimbangkan hasil putusan hingga 18 Januari mendatang,” kata Aswijon. (junius)