Friday, 16 November 2018

Ada Sisa Anggaran Rp 6,5 Miliar, RSUD Bekasi Malah Diaduit

Kamis, 14 Januari 2016 — 19:13 WIB
Walikota Bekasi, saat sidak di RSUD Kota Bekasi, menemukan sisa anggaran obat mencapai miliaran rupiah. (Saban)

Walikota Bekasi, saat sidak di RSUD Kota Bekasi, menemukan sisa anggaran obat mencapai miliaran rupiah. (Saban)

BEKASI, (Pos Kota)-Menyusul adanya sisa anggaran pengadaan obat, Walikota Bekasi menginstruksikan dilakukannya audit terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Kota Bekasi.

“Adanya sisa anggaran itu, akan berdampak pada penafsiran orang. Jadinya multitafsir,” ujar Rahmat Effendi, Walikota Bekasi, Kamis (14/1).

Sisa anggaran pengadaan obat sebesar Rp 6,5 miliar itu berasal dari anggaran tahun 2015. Temuan tersebut diperolehnya saat menggelar inspeksi mendadak ke RSUD Kota Bekasi, belum lama ini.

“Harus dilihat, efisiensi tersebut memang karena pengadaan barang yang berlebih daripada kebutuhan sebenarnya. Atau justru itu barang yang sama sekali tidak bergerak. Kalau barangnya tidak pernah bergerak, ini menjadi bumerang bagi sistem pengadaan,” kata Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi.

Dorongan yang melatarbelakangi Rahmat mengingini dilakukannya audit ialah hasil perbincangannya dengan warga saat inspeksi tempo hari. Kala itu dia bertemu dengan warga yang mengeluhkan pelayanan RSUD Kota Bekasi, khususnya perihal obat.’

“Pasien ini rujukan dari Rumah Sakit Bella yang mengharapkan setelah dirujuk ke RSUD Kota Bekasi bisa lebih mudah memperoleh obat. Akan tetapi saat yang bersangkutan akan menebus obat yang diresepkan dokter, bagian farmasi menyebutkan obat tersebut tidak ada stoknya,” katanya.

Hal itu tidak semestinya terjadi bila antara dokter dengan bagian farmasi ada komunikasi perihal stok obat yang tersedia. Dengan demikian dokter bisa meresepkan obat yang memang ada stoknya.

“Yang terjadi justru muncul alasan obat yang diresepkan tidak diwajibkan disediakan untuk melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pernyataan dari staf tersebut seakan-akan memperlihatkan bahwa selama ini ada pembedaan kualitas pelayanan terhadap pasien BPJS dan non-BPJS, seperti pemegang Kartu Sehat atau pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.

Rahmat menyayangkan jika pembedaan tersebut benar-benar terjadi. Apalagi warga yang berobat dengan SKTM juga ada yang mengeluhkan diharuskan membayar setengah dari harga obat yang diresepkan.
“Pemkot Bekasi masih mengeluarkan SKTM tentu atas dasar perhitungan. Mereka itu tetap berhak mendapatkan pelayanan yang baik saat berobat di RSUD,” katanya.

Rahmat menegaskan bahwa RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah tidak semestinya beorientasi pada keuntungan. Yang harus dikedepankan RSUD justru misi sosialnya untuk melayani masyarakat.
“Semua warga yang datang berobat ke RSUD harus pulang dengan puas karena telah dilayani dengan baik,” katanya.

Kemudian sisa anggaran obat sebesar Rp 6,5 miliar di akhir tahun 2015 harus dijadikan modal bagi pengadaan tahun 2016.”Jadi yang semula pengadaan obat untuk tahun 2016 sebesar Rp 60 miliar, maka dikurangi sisa yang tersedia tahun lalu sebesar Rp 6,5 miliar. Kemudian mulai saat ini, pasien SKTM tidak boleh lagi dibebani pembayaran 50 persen tersebut,” katanya. (Saban)