Tuesday, 23 July 2019

100 Petugas Jakarta Utara Ikuti Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 20 Januari 2016 — 19:48 WIB
*Illustrasi

*Illustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Sekitar 100 petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Walikota Jakarta Utara mengikuti sosialisasi perlindungan jaminan sosial yang diselenggarakan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading M Yamin Pahlevi mengatakan, sosialisasi kepada petugas PTSP dibutuhkan mengingat tugas PTSP adalah kepanjangan tangan pemda DKI Jakarta dalam memberikan berbagai pelayanan perizinin.

“Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan. Jadi petugas PTSP harus memahami lebih dulu tentang hal ini sebelum berhadapan dengan masyarakat khususnya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan. Tanpa adanya bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka izin tidak akan dikeluarkan,” jelas M Yamin, di Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (20/1).

Menurutnya, sosialisasi ini juga sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.288 tahun 2015 tentang Perlindungan Jaminan sosial Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Izin Perusahaan Dipending

“PTSP akan memfasilitasi counter BPJS Ketenagakerjaan di kantor walikota, Kecamatan hingga Kelurahan. Masyarakat yang mengajukan izin domisili untuk usaha akan diarahkan ke counter BPJS Ketenagakerkaan. Dengan demikian perusahaan yang belum menyertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan diketahui, dan pengajuan perizinannya akan dipending. Dan yang sudah menjadi peserta akan diberi surat rekomendasi pembuatan izin,” jelasnya.

Petugas PTSP juga bisa membuka website BPJSTK Checking, untuk melihat kepesertaan perusahaan, tunggakan iuran dan lainnya. “Jika tidak bermasalah, maka akan muncul surat rekomendasi,” kata M Yamin.

Ahok Mendukung

Sekretaris Kota Walikota Jakarta Utara Ahmad Ya’la menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Ahok sangat mendukung program perlindungan jaminan sosial  melalui BPJS Ketenagakerjaan, karena Ahok sangat peduli terhadap kesejahteraan pekerja.

“Karena itulah Intruksi Gubernur 288/2015 ini dikeluarkan. Persyaratan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembuatan dan perpanjangan izin bukan untuk menghambat usaha, tapi semata memberi perlindungan terhadap pekerja,” kata Ahmad Ya’la.

Dia berharap, petugas PTSP bisa bersinergi baik dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan.     Turut hadir dalam sosialisasi Kepala PTSP Jakarta Utara Suryono, Kacab BPJS Ketenagakerjaan Pluit, Kacab Mangga Dua, dan  Kacab Cilincing.(Tri/win)