Thursday, 20 September 2018

Menteri Marwan Klaim Penggunaan Dana Desa 2015 Berhasil

Rabu, 27 Januari 2016 — 17:17 WIB
Menteri Marwan Diskusi dengan Forum Rektor

Menteri Marwan Diskusi dengan Forum Rektor

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar mengklaim, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2015 berhasil, meskipun banyak yang pesimis.

“Dari dana desa tahun 2015 sebesar Rp20.7 triliun, semuanya terserap. Tapi memang terjadi deviasi sekitar 10% atau rata-rata 7%.  Itu hal -wajar dan bisa dibilang  sangat-sangat berhasil,” kata Menteri PDTT Marwan Jafar disela Focus Group Discussion (FGD) bersama Perguruan Tinggi Indonesia di Jakarta, Rabu (27/1).

Dari deviasi sebesar 10% tersebut, dinilainya wajar dan sebenarnya juga tidak terjadi penggelapan dana. “Cuma salah informasi. Misal dana untuk pembangunan infrastruktur  dipakai bangun kantor desa atau membuat peternakan sapi. Kan sebenarnya juga bukan kesalahan karena programnya memang ada untuk pertumbuhan ekonomi desa,” jelas Marwan.

Tahun ini, lanjutnya, dana desa yang akan digulirkan sebesar Rp47 triliun. Agar tidak terjadi kesalahan serupa, Kementerian PDTT akan merevisi sejumlah regulasi menjadi satu, agar lebih sederhana.

“Kami juga mengusulkan agar pencairan langsung satu kali, agar hasil pembangunan tercapai dan tidak salah peruntukan lagi,” ujarnya.

Pokja Perguruan Tinggi

Untuk mendukung penyaluran dan pengawasan dana desa, Kementerian PDTT akan membentuk Pokja Perguruan Tinggi setelah sebelumnya membentuk Pokja Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM dan NGO.

Kebijakan ini, lanjut Marwan, untuk  merealisasikan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT).

“Kami  mengajak perguruan tinggi untuk berpartisipasi membangun desa. Perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi partner kementerian, dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program-program desa.

Sebelumnya kita (Kementerian Desa, PDTT) telah bekerjasama dengan 43 Perguruan Tinggi. Beberapa di antaranya telah berjalan dengan baik, selebihnya akan terus kita dorong agar kerjasama menjadi lebih efektif,” ungkapnya.

Marwan meminta peran aktif perguruan tinggi untuk memberikan rekomendasi, kritikan dan pikiran cerdas terkait pelaksanaan program-program desa.

“Kementerian tentu butuh pikiran cerdas dan kritis dari perguruan tinggi. Barangkali yang kita lakukan kurang relevan, kurang efektif, atau kurang sinkron dengan kondisi sekarang. Karena sebagai akademisi, perguruan tinggi tentu akan lebih objektif dalam menilai,” ujarnya.(Tri/win)