Monday, 26 August 2019

Terkait Suap di Kementerian PUPR, KPK akan Periksa 24 Anggota Komisi V DPR

Kamis, 28 Januari 2016 — 22:12 WIB
Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti (DWP)

Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti (DWP)

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri 24 anggota Komisi V DPR yang diduga terlibat suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menjerat mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Damayanti Wisnu Putranti. KPKakan memanggil anggota DPR yang diduga menerima dana dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengakui, ada sejumlah anggota Komisi V DPR yang diduga menerima aliran dana terkait suap proyek di Kementerian PUPR. Namun siapa saja wakil rakyat tersebut, belum bisa disampaikan sebelum ada proses ekspos dari penyidik ke pimpinan KPK.

“Kalau untuk perkembangan itu memang ada, tapi belum bisa disampaikan nanti setelah ekspos dari penyidik ke pimpinan,” kata Priharsa di kantornya, Kamis (28/1).

Sebelumnya, kuasa hukum Abdul Khoir, Haeruddin Massaro mengatakan bahwa selain Damayanti, belum ada pihak lain yang menerima suap dari kliennya. Ia juga menambahkan belum ada sadapan yang diperdengarkan selama ia mendampingi Khoir. “Kalau ada sadapan bisa dipertanggungjawabkan kan. Jadi baru DWP (Damayanti) yang menerima suap. Karena dia sudah akui dalam pemeriksaan, ketemu di Jakarta, satu kali,” ungkapnya.

Hingga saat ini KPK baru menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR. Selain Khoir dan Damayanti juga kedua anak buah anggota Komisi V DPR RI tersebut, yakni Julia Prasetyarini dan Dessi A Edwin. Saat penangkapan keempatnya, KPK menyita uang senilai 99 ribu dolar Singapura (setara Rp950 juta).

KPK menetapkan, Damayanti, Julia dan Dessy diduga sebagai penerima suap. Ketiganya disangkakan melangar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (junius)