Wednesday, 21 November 2018

Jaksa Pengacara Negara Ajukan Sita Eksekusi Aset Supersemar

Senin, 1 Februari 2016 — 20:35 WIB
Yayasan-Supersemar

JAKARTA (Pos Kota) –   Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait tidak adanya itikad  Yayasan Supersemar untuk membayar ke negara sebesar Rp4,4 triliun, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Kapuspenkum Amir Yanto, ase-aset yang dimintakan untuk dieksekusi, adalah   rekening, deposito, dan giro di berbagai bank yang seluruhnya berjumlah 113 buah rekening/deposito/giro.

“Lalu, dua bidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 16.000 m2 terletak di Bogor seluas lebih kurang 8.000 m2, dan Jakarta seluas lebih kurang 8.000 m2. Serta  kendaraan roda empat sebanyak enam unit,” kata Amir, di Kejaksaan Agung, Senin (1/2) malam.

Namun, Amir belum dapat memastikan, apakah aset-aset tersebut sudah dapat mengkover kewajiban Supersemar kepada negara sebesar Rp4,4 triliun.

“Saya belum dapat pastikan. Karena itu, nantinya akan dimintakan lembaga penilai (penaksir) untuk menghitung nilai-nilai aset tersebut, apakah mencukupi, kurang atau melebihi,” jelas Amir.

Jatuhnya Hari Senin

Sesuai putusan sidang aanmaning, Rabu (20/1)  batas waktu pembayaran sukarela oleh Supersemar, adalah Jumat (29/1). Yang berarti, jatuhnya hari ini (Senin).

Namun, Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang dihubungi terpisah belum dapat memberikan pernyataan, sebab tengah memimpin persidangan. “Maaf ms, besok baru saya akan jelaskan. Hari ini sibuk banget,” katanya menjawab pesan singkat Pos Kota.

Sebelum ini, Supersemar sempat mengajukan keberatan ke pengadilan untuk melaksanakan putusan MA, karena uang yang diterima dari badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk rupiah dan bukan dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan putusan MA menyatakan Supersemar selama ini telah menerima sebanyak 420 juta dolar AS.

Kuasa hukum Supersemar menyebut uang yang diterima dari BUMN-BUMN hanya Rp385 miliar. “Pengadilan selaku eksekutor belum dapat memutuskan akan terima atau tidak permohonan penundaan eksekusi putusan MA,” ujar Made, belum lama ini.

Tak Bisa Menyita

Bambang Hartono juga mengingatka PN Jaksel tidak bisa menyita aset milik Yayasan Supersemar untuk mengganti kerugian negara, sebab uang yang diterima selama ini telah dipanjamkan kepada para pihak.

“Jadi, untuk bisa mengembalikan uang tersebut, maka harus menagihnya terlebih dahulu ke beberapa perusahaan yang meninjam ke Yayasan Beasiswa Supersemar.

Para pihak yang menerima kucuran Supersemar sekitar 420 juta dolar Amerika Serikat (AS), adalah Bank Duta sebesar 419 juta dolar Amerika Serikat (AS), Sempati Air Rp13 miliar, Kosgoro Rp10 miliar, PT Kiani Sakti dan Kiani Lestari Rp150 miliar dan PT Kahold Utama, PT Essem Timber dan Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri Rp12 miliar.

Atas dasar itu, Supersemar  menggugat mereka ke PN Jaksel. Sidang perdana telah digelar, 14 Januari 2016 dan akan dilanjutkan 4 Pebruari mendatang. “Ini hanya  untuk meminta keadilan, bukan untuk melawan pemerintah.

Dalam putusan Peninjauan Kembali  MA, September 2013 disebutkan harus membayar Rp139 miliar dan 315 juta dolar Amerika Serikat (AS). (ahi/win)