Thursday, 15 November 2018

Tugas Intel Memata-matai, Bukan Dimata-matai !

Senin, 1 Februari 2016 — 5:57 WIB

BANYAK hal ajaib terjadi di Indonesia, hari-hari ini. Aksi seram teroris di pusat ibukota jadi olok-olok, para pelaku yang ingin jadi “hero”, kalah populer dibanding tukang sate, dan polisi ganteng. Lalu ada dua kongkow di kafe dan seorang di antaranya tewas keracunan kopi – menjadi trending topik berhari-hari.

Lalu, gedung DPR diserbu Brimob yang dibawa KPK, dan wakil ketuanya mengamuk hebat. Yang terbaru badan intelejen diawasi oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh DPR RI.

Orang-orang keren menyebutnya “anomali” alias penyimpangan. Tidak lazim. Dunia sudah terbalik-balik. Seharusnya teroris ditakuti, dan warga berlarian ketika ada orang menembak ke kiri dan ke kanan. Polisinya saja tiarap dan ngumpet di balik mobil. Eh, malah warganya banyak menonton. Dan pedagang menyerbu mencari rezeki dari kerumunan.

Seharusnya wanita yang keracunan di kafe menjadi kasus sederhana, dan tidak sepanjang ini. Wakil Rakyat di Gedung DPR RI  – yang sebagiannya disadap KPK dan, malah minta jadi pengawas.

Mereka mengesahkan tim, yang mengawasi kewenangan Badan Intelijen Nasional (BIN). Tim terdiri dari 14 anggota dari komisi I DPR RI, dengan pembenaran undang-undang, seperti diungkapkan ketuanya, Mahfudz Siddiq – politisi PKS.

Problemnya adalah DPR lah yang seharusnya diawasi dan “diinteli”, bukan kebalikannya. Bagaimana kalau Tim Pengawas menekan BIN dan mengorder informasi rahasia – dan kemudian menjualnya kepada asing – sebagaimana mereka “menggoreng” proyek-proyek pembangunan daerah, selama ini ?

Tantowi Yahya, Hanafi Rais, Achmad Dimyati Natakusumah, bersama sejumlah nama, yang seluruhnya 15 orang, jelas tidak mempunya integritas dan kapasitas Tim Pengawas Intelejen. Sebaliknya, mereka lebih layak diinteli – diawasi sepak terjangnya.

Tak heran, bila Laksda (Purn) Soleman B Ponto,  mantan Kepala BAIS – Badan Intelijen Strategis –  mengatakan pembentukan tim tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip intelijen.

“Sebagai agen, KaBIN harus patuh dan setia kepada agent handler-nya yaitu presiden, dengan tidak membuka sama sekali perintah presiden yang diberikan kepadanya. Jika KaBIN menjelaskan dengan sebenar-benarnya apa yang dilakukan, maka KaBIN telah mengkhianati presiden sebagai agent handlernya,” tutur Soleman.

Gagal memenangkan Pilpres, berkuasa di istana, politisi Senayan, menggerogoti kekuasaan eksekutif dengan mengambil alih kewenangan mereka. Sepak terjang mereka lah yang seharusnya dimata-matai, bukan sebaliknya mengambil alih, menggunakan intelejen dan mengontrolnya. – dimas.