Monday, 26 August 2019

KPK Periksa Enam PNS Pemprov Sumsel Terkait Korupsi Wisma Atlet

Selasa, 9 Februari 2016 — 21:47 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam orang pegawai negeri sipil (PNS) sebagai saksi terkait dugaan korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Keenam PNS tersebut diperiksa  untuk tersangka Dadang Purwadi yang juga Direktur Utama (Dirut) PT Duta Graha Indah (DGI).

Enam saksi tersebut adalah Husni Wijaya, Kadishub Kominfo Prov Sumsel, Irhamnik, Kabid Pemberdayaan Olahraga DInas Pendidikan dan Olahraga Prov Sumsel, K.M. Aminuddin, Kepala UPTD PIP2B DInas PU Cipta Karya Prov Sumsel, Octarianto, Staf UPTD PIP2B Palembang Prov Sumsel, Mansi Hefnik, PNS DInas PU Cipta Karya Prov Sumsel dan Dr. Ir. Hanafiah MS, Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Sriwijaya (Unsri) Sumsel.

Namun Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Huma KPK Yuyuk Andriati Iskak saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/2) enggan menjelaskan apa kaitannya enam saksi diperiksa penyidik KPK. Yang jelas seseorang diperiksa penyidik KPK karena dianggap mengetahui adanya dugaan korupsi. “Seseorang dipanggil penyidik jika penyidik membutuhkan keterangan dari orang yang diduga mengetahui atau mendengar dan menyaksikan apa yang terkait dengan kasus tersebut,” jelasnya.

Diketahui, Dudung merupakan atasan dari Manajer Pemasaran PT DGl, Muhammad El ldris yang terlebih dulu dijerat KPK dalam perkara dugaan korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemprov Sumatera Selatan.  Pada surat dakwaan ldris, disebutkan ada kesepakatan antara Dudung, Idris, Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad Nazaruddin tentang pembagian jatah sebagai komisi karena telah membantu terpilihnya PT DGl sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet dan Gedung serbaguna.

“Muhammad Nazaruddin sejumlah 13 persen, Gubernur Sumsel sejumlah 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah 2,5 persen, Panitia Pengadaan sejumlah 0,5 persen dan Sesmenpora Wafid Muharam sejumlah 2 persen,” kata JPU Agus Salim saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta pada Rabu, 13 Juli 2011 lalu.

Dari pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan Dudung Purwadi sebagai tersangka pada Senin, 21 Desember 2015 lalu. Ia dianggap berperan dalam kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2010-2011. Atas perbuatannya, Dudung disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncoto Pasal 65 KUHPidana. (junius)