Sunday, 23 September 2018

Aksi Demo Bukan Solusi Atasi PHK

Rabu, 10 Februari 2016 — 13:50 WIB
Ilustrasi demo pekerja.

Ilustrasi demo pekerja.

JAKARTA (Pos Kota) –  Aksi demo bukan solusi tepat untuk mengatasi persoalan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang belakangan ini marak,  sebab urusan PHK ini, tidak semata tugas dan tanggungjawab Kemnaker.

Hal tersebut dikatakan Pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Bambang Wirahyoso di Jakarta, Rabu (10/2).

Dia menambahkan, tugas pokok serikat pekerja sejatinya adalah melindungi para pekerja agar tidak terkena PHK dan memberikan advokasi agar menerima hak-hak pekerja jika terkena PHK.

“Jadi kami menghimbau lebih baik pekerja menyampaikan aspirasinya ke pengurus SP (Serikat Pekerja).  Aksi demo untuk menyelesaikan masalah itu harus dievaluasi, ” ujar Bambang.

Ditegaskannya,  masalah PHK merupakan tanggung jawab banyak pihak. Tugas pemerintah adalah bagaimana mengendalikan perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK.

“Artinya harus ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti melakukan efiisiensi, kebijakan pemerintah melalui pajak. Dengan kata lain bagaimana agar pengusaha tidak menutup usahanya dan pekerja tetap langsung bekerja,” papar Bambang.

Kalaupun sampai terjadi PHK, lanjutnya, hak-hak pekerja jangan sampai tidak diberikan. JHT dan pesangon harus diberikan agar buruh yang di PHK bisa berkarya kembali. Dia juga  meminta pemerintah bisa memberikan kemudahan kredit seperti KUR, diklat wirausaha demi mengurangi jumlah buruh yang di PHK masuk zona penganguran.

Bambang justru mempertanyakan kenapa pengurus SP jarang sekali menyentuh persoalan upah bagi pekerja di atas 1 tahun, pekerja yang berkompeten, pekerja yang bekeluarga atau dengan masa jabatan tertentu.

“Itu sesungguhnya tugas dan tanggungjawab kinerja SP. Tapi kenapa yang disuarakan selalu upah minimum?  Upah minimum itu alat untuk kepentingan politik saja,” ujarnya.

PHK Sulit Dihindari

Sementara itu, menurut Yorrys,  PHK merupakan langkah yang sulit dihindarkan sebagai konsekuensi ekonomi global dan bukan hanya terjadi di Indonesia. “PHK bukan maunya pemerintah dan pengusaha. Tapi situasi krisis global, utamanya menghadapi MEA.  Jadi sayang  sekali demo, karena tak menyelesaikan masalah, pengusaha pun tak bisa berbuat banyak, ” katanya.

Selaku pimpinan KSPSI, Yorrys mengaku telah mengistruksikan anggota KSPSI untuk tidak melakukan demo pada Sabtu lalu. Justru pihaknya selalu melakukan komunikasi intensif kepada Menaker dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk menemukan solusi dan melakukan tahapan-tahapan yang harus dibangun.

“Kami menghimbau pengusaha lewat  jalur Apindo, Kadin dan pemerintah untuk secara bersama-sama mencari solusi, ” kata Yorris. (Tri/win)