Sunday, 22 September 2019

Jokowi : Revisi UU KPK Jangan Tanyakan pada Saya

Kamis, 11 Februari 2016 — 21:58 WIB
Jokowi saat tinjau proyek tol Trans Sumatera

Jokowi saat tinjau proyek tol Trans Sumatera

JAKARTA (Pos Kota) – Melalui inisiatifnya, DPR akan mengajukan draf revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Jokowi. Draf revisi menjadi sorotan karena ada upaya melemahkan KPK.

Dalam kunjungannya kerja ke Lampung, Kamis (11/2) Jokowi menegaskan rencana revisi UU KPK merupakan  usulan DPR. “Dan itu masih dalam proses di sana (DPR), jangan ditanyakan kepada saya,” ucap Presiden seperti dikutip Tim Komunikasi Presiden.

“Tapi perlu saya sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK,” kata Presiden.

Sebelum pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi ada 4 poin dalam draf revisi UU KPK yang bisa melemahkan lembaga tersebut, yakni    keempat poin, pertama, adanya pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.
Kedua, kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin dari dewan pengawas. Ketiga, KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidiknya sendiri, dan keempat adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan inisiatif DPR-RI, yang sekarang masih dalam pembahasan di Badan Legislasi. Karena itu, pemerintah masih menunggu draf revisi sebelum memberikan pendapat terkait adanya kemungkinan `pelemahan` KPK dalam revisi tersebut. (Johara)