Saturday, 17 November 2018

Milik Harry Tanoe

Kejaksaan Agung Segera Tetapkan Tersangka Kasus PT Mobile 8

Sabtu, 13 Februari 2016 — 23:04 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo

Jaksa Agung HM Prasetyo

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung segera menetapkan  tersangka kasus  kelebihan pembayaran (restitusi) pajak PT Mobile-8 Telecom (Smart Fren) tahun 2007-2009 sekitar Rp10,7 miliar.
“Kita sudah melihat siapa yang potensial jadi tersangka. Teknisnya tanyakan pada Pidsus (Pidana Khusus),” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, di Jakarta, Sabtu (13/2).

Namun begitu, Prasetyo belum bersedia mengungkapkan calon tersangka kasus Mobile-8 Telecom, milik Harry Tanoesoedibyo tersebut. “Tunggu, secepatnya akan disampaikan (para tersangka), jika sudah terpenuhi semua unsurnya.”

Sejauh ini, Kejagung sudah mencegah Hary Jaya, mantan petinggi  PT Djaya Nusantara Komunikasi (DNK). Sesuai UU Keimigarian, seseorang yang dicegah berarti sudah berstatus tersangka atau diduga kuat terlibat tindak pidana.\

HARRY TANOESOEDIBYO

Jaksa Agung melanjutkan semua pihak terkait dengan kasus itu akan diperiksa tanpa kecuali.
Termasuk Harry Tanoe ? Prasetyo mempersilahkan menanyakan ke tim penyidik. Dia beralasan itu sudah teknis penyidikan. “Nanti tanya kepada Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). Jangan tanya saya, itu teknis daripada penyidik,” ujarnya memberi alasan.

Tim penyidik menduga PT Mobile-8 Telecom (kini menjadi Smartfren milik Sinar Mas Group) merekayasa transaksi penjualan produk telekomunikasi, berupa telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, yakni PT Djaja Nusantara Komunikasi (DNK) senilai Rp 80 miliar, 2007-2009.

Direktur PT DNK Eliana Djaya mengakui  traksaksi senilai Rp 80 miliar itu, sebenarnya tidak ada dan hanya akal-akalan. Untuk menutupi itu, Mobile mentransfer uang Rp80 miliar dalam dua termin, Dersember 2007,  masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.

Agar nampak normal bahwa transaksi legal, maka dibuatkanlah invoice atau faktur yang sebelumnya dibuat purchase order.

Setahun berikutnya, PT DNK menerima faktur dari mobile, yang  nilai totalnya Rp 114.986.400.000. Praktinya,  DNK tidak pernah  membeli dan membayar, serta merima barang. Faktur pajak yang diterbitkan seolah-olah ada transaksi-transaksi antara  Mobile dengan  DNK, senyatanya digunakan oleh Mobile,  untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada KPP Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.

Atas pengajuan itu, tahun 2009,  Mobile menerima pembayaran restitusi pajak sejumlah Rp 10.748.156.345, yang seharusnya tidak berhak diterima. (ahi)