Wednesday, 26 September 2018

Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terancam

Rabu, 17 Februari 2016 — 16:43 WIB
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Naser didamingi Angoota Komisi IV Firman Subagio memberi keterangan pers/Faisal

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Naser didamingi Angoota Komisi IV Firman Subagio memberi keterangan pers/Faisal

JAKARTA (Pos Kota)-Direktur  Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir menyesalkan sikap perusahaan perkebunan besar yang ikut menandatangani perjanjian Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) di Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, dalam perjanjian tersebut banyak aturan-aturan yang membebani petani kelapa sawit. “Artinya jika perjanjian tersebut dilaksanakan maka petani kelapa sawit yang paling merasakan dampaknya,” kata Gamal Nasir dalam konferensi pers masalah sawit, Rabu (17/2/2016).

Padahal dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang 10,5 juta hektar yang ada hampir setengahnya dimiliki petani. Karena itu Gamal mempertanyakan mengapa perusahaan yang tergabung dalam IPOP tersebut menuruti aturan yang dipesan oleh negara asing.

Harus diakui bahwa petani kelapa sawit masih banyak yang menanam di lahan gambut. Jika aturan yang antara lain melarang pembelian  tandan buah segar (TBS) dari lahan gambut maka bagaimana nasib petani yang telanjur menanam sawit di lahan gambut.

“Lalu bagaimana dengan TBS yang dimiliki petani? Apakah akan ditolak? Jika ditolak sama saja IPOP menyengsarakan petani,” tambah Gamal.

Tak Perlu Bikin Aturan Baru

Karena itu Gamal mengimbau kepada 5 perusahaan tersebut agar tidak perlu membuat aturan baru terkait sustainable. Sebab di Indonesia sendiri sudah mempunyai ISPO yang selaras dengan UU dan Permentan.

Jika perusahaan tersebut berdalih menandatangani  IPOP hanya karena takut kehilangan pasar maka hal itu terlalu kerdil. Sebab Indonesia tidak perlu khawatir kehilangan pasar    mengingat CPO banyak yang mencarinya.

Bahkan, pemerintah telah menggenjot penggunaan Biodiesel-20 (B20) agar penggunaan CPO lebih besar lagi. “Jadi tidak beralasan 5 perusahaan tersebut khawatir kehilangan pasar,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagio menyayangkan perusahaan yang menandatangani  IPOP. Sebab hal tersebut dinilai telah melanggar UUD 1945  pasal 33. (Faisal/win)