Sunday, 15 September 2019

Agus: Presiden Akan Pertimbangkan Penolakan Revisi UU KPK

Senin, 22 Februari 2016 — 14:02 WIB
Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menyambut grup musik Slank, Senin (22/2).

Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menyambut grup musik Slank, Senin (22/2).

JAKARTA (Pos Kota) – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) Tepublik Indonesia akan membahas revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) dalam sidang paripurna, Selasa (23/2/2016). Niat DPR itu memaksa Ketua KPK Agus Rahardjo harus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (22/2) pagi tadi.

Dalam pertemuan itu, Agus mengaku memberikan masukan agar pembahasan revisi UU KPK dihentikan. Alasannya, draf revisi lebih banyak melemahkan lembaga antirasuah sehingga harus ditolak. Apalagi harus izin Dewan Pengawas ketika penyidik KPK akan melakukan penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Perkara Dewan Pengawas itu memang tidak perlu karena penyadapan sudah diaudit dan segala macam. Selain itu selama ini kita juga tidak ada perkara SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) karena kita tidak melimpahkan tidak ada kepentingan pengadilan,” ujar Agus Rahardjo saat menerima kedatangan grup musik Slank di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2).

(Baca: Wadah Pegawai: DPR Buta, Tuli dan Bisu Jika Tetap Revisi UU KPK)

Menurut Agus, saat memberikan masukan bahwa revisi UU KPK lebih banyak melemahkan sehingga harus ditolak. Apalagi sudah banyak tokoh yang mendesak agar revisi UU KPK ditolak. Presiden Jokowi langsung akan mengambil sikap, ia akan mempertimbangkan terkait revisi UU KPK. “Tadi yang saya katakan (ke Presiden Jokowi), bahwa kita keberatan dengan revisi UU KPK,” ujar Agus.

Sebelumnya, DPR membatalkan sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Kamis (19/2) lalu. Alasannya, banyak unsur pimpinan yang berada di luar kota untuk memutuskan revisi UU KPK.

(junius/sir)