Friday, 23 August 2019

Kuasa Hukum Korban Novel Akan Ajukan Praperadilan

Senin, 22 Februari 2016 — 21:00 WIB
Kejaksaan Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Kuasa hukum korban penganiayaan Novel Baswedan, akan mengajukan praperadilan terkait Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap perkara penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut yang dikeluarkan Kejaksaan Agung. Pengajukan praperadilan akan dilakukan pada pekan ini di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

“Tapi kami akan pelajari dulu. Paling cepat minggu-minggu ini kami ajukan praperadilan ke PN Bengkulu,” ujar Yuliswan, kuasa hukum para korban Novel Baswedan saat dihubungi para wartawan di gedung KPK, Senin (22/2/2016).

Menurut Yuliswan, selain akan mengajukan praperadilan, pihaknya juga akan mengajukan uji petik ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewenangan Jaksa Agung yang mengeluarkan putusan SKPP tersebut. (http://poskotanews.com/2016/02/22/kejaksaan-dinilai-jilat-ludah-sendiri/). Sehingga kasus Novel yang diduga telah menganiaya pencuri burung walet hingga ada yang meninggal tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. “Jaksa telah menjilat ludahnya sendiri. Karena sebelumnya kasus Novel sudah P21 dan sudah tinggal menunggu sidang,” papar Yuliswan.

Yuliswan menilai jika bukti-bukti tidak lengkap kenapa kala itu jaksa penyatakan berkas pemeriksaan terhadap Novel Basweda telah lengkap sehingga telah diserahkan ke pengadilan untuk menunggu jadwal sidang. Bahkan ketua hakim PN Bengkulu juga sudah menunjuk nama hakim dan panitera untuk menyidangkan perkara Novel Baswedan. “Waktu itu Humas PN Bengkulu Pak Immanuel juga menyatakan perkara Novel Baswedan tidak kadaluarsa,” jelas Yuliswan.

Ditempat terpisah Muji Kartika Rahayu, kuasa hukum Novel Baswedan menyatakan, keluarnya SKPP sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar kasus yang menjerat kliennya diselesaikan hanya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum sebagai “Dominus Litis” dalam Perkara Pidana telah melaksanakan tugasnya yakni memeriksa dan mengkoreksi Penyidikan oleh Kepolisian.

“Keluarnya SKPP juga sejalan dengan temuan dan rekomendasi Ombudsman RI yang intinya terdapat sejumlah pelanggaran mal administrasi (penyalahgunaan kewenangan) dalam penanganan kasus NB, karenanya Kejaksaan perlu melakukan penelitian sejak awal,” ujar Muji.

Muji menilai, keluarnya SKPP merupakan penyelesaian secara hukum untuk mengakhiri polemik penyelesaian kasus Novel Baswedan. Keluarnya SKPP terhadap perkara Novel juga merupakan langkah maju dan preseden positif untuk menyelesaikan kriminalisasi bagi Bambang Widjoyanto, Abraham Samad, Denny Indrayana, Emerson Yuntho, Erwin Natosmal dan Pegiat Anti Korupsi lainnya.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) baru saja mengumumkan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016. Keputusan untuk menghentikan penuntutan kasus Novel Baswedan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya Tidak Cukup Bukti dan Daluwarsa pertanggal 18 Februari 2016. (junius/yh)