Thursday, 20 September 2018

Mantan Menperin MS Hidayat Diperiksa Kejaksaan Agung

Selasa, 23 Februari 2016 — 20:41 WIB
Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) MS. Hidayat/ist

Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) MS. Hidayat/ist

JAKARTA (Pos Kota) – Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) MS. Hidayat diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom.

“Benar, tadi pagi diperiksa selesai jam 4. Ada sekitar 14 pertanyaan yang diajukan kepada Beliau,” kata kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, di Kejagung, Selasa (23/2).

Namun, dia mengingatkan pemeriksaan Hidayat, yang juga politisi Golkar ini dilakukan dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Mobile-8 Telecom, 2007-2009.

Menurut Arminsyah, pemeriksaan terkait dengan jabatan sebagai komisaris, proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan investasi dan kerjasama yang dilakukan oleh PT. Mobile 8 dengan perusahaan lokal maupun asing.

“Termasuk tahu tidaknya saksi atas dugaan terjadinya transaksi pembelian voucer fiktif antara PT. Mobile 8 Telecom (kini, PT. Smartfren milik Sinar Mas Group) dengan PT. Djaya Nusantara Komunikasi (DNK) senilai Rp80 miliar.”

Atas dugaan transaksi fiktif itu, PT. Mobile 8 Telecom mengajukan kelebihan pembayaran dari faktur pajak sehingga menerima pembayaran restitusi sebesar 10 miliar rupiah.

Arminsyah menjelaskan selain Hidayat, tim penyidik, yang diketuai oleh Nurudin Ali, memeriksa
Janis Gunawan selaku Vice President Finance PT. Mobile 8 Telecom dan ‎Jono Koesmo (Direktur Utama PT. JAP Permata Nusantara).

Kasus ini berawal dari keterangan   Direktur PT DNK tentang adanya praktik  transaksi fiktif  antara PT. Mobile8 Telecom dan PT. DNK,  2007-2009 ‎sebesar Rp 80 miliar dalam dua periode Desember 2007.
Transkasi ini semata kelengkapan administrasi PT Mobile-8 Telecom untuk masuk pasar bursa Jakarta.

Padahal,  faktanya PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom. Namun, Mobile mengajukan restitusi pajak pada Kantor Pajak Surabaya dan mendapat Rp10 miliar, 2012. (ahi)