Wednesday, 25 April 2018

Jadi Saksi Gatot, Plt Gubernur Sumut Penuhi Panggilan KPK

Rabu, 24 Februari 2016 — 13:11 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Tengku Erry Nuradi saat tiba di gedung KPK.(junius)

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Tengku Erry Nuradi saat tiba di gedung KPK.(junius)

JAKARTA – Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap oleh tersangka Gatot Pujo Nugroho (GPN) kepada Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

” Saya datang untuk memberikan keterangan melengkapi saksi-saksi yang lama. Iya (jadi saksi Gatot), untuk (kasus) DPRD,” kata Erry kepada para wartawan di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/2).

Berdasarkan jadwal pemeriksaan, Erry akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Gatot yang juga Gubernur Sumut (nonaktif). Erry tiba di gedung KPK sekira pukul 09:35 WIB.

Hingga pukul 12:30 WIB, Ketua DPW Partai Nasdem Sumut itu masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Selain Erry, penyidik KPK juga akan memeriksa empat saksi lainnya, yakni Zulkifli Efendi S, selaku Wakil Ketua DPRD Sumut Periode 2014-2019. Kemudian Hardi Mulyono, selaku Anggota DPRD Sumut Periode 2010-2014 yang juga dosen Universitas Muslim Nusantara Medan. Lalu Arif Haryadian, selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut serta Zulkarnain (Wiraswasta).

Sudah Enam Tersangka

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan enam tersangka. Mereka Gatot, Ajib Shah (Ketua DPRD Sumut), Saleh Bangun (mantan Ketua DPRD Sumut), Chaidir Ritonga (mantan Wakil Ketua DPRD Sumut), Kamaludin Harahap (mantan Wakil Ketua DPRD Sumut), dan Sigit Pramono Asri (mantan Wakil Ketua DPRD Sumut).

Suap diduga diberikan terkait sejumlah hal di antaranya, untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015 dan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Atas perbuatannya, kelima DPRD Sumut tersebut dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara Gatot dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (junius/win)