Saturday, 22 September 2018

Gojek Harus Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 27 Februari 2016 — 16:50 WIB
*Illustrasi

*Illustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk melindungi pengendara dan penumpang,   Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta  menyurati  pimpinan Gojek. Sebab, sekitar 20 ribu pengendara ojek online itu belum masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Surat itu dilayangkan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta melalui  Kejaksaan Negeri DKI Jakarta selaku pengacara negara.

Kepala  Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta  Hendro Sucahyono menyatakan sekitar 20.000 pengendara ojek online belum masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami acap trenyuh jika menyaksikan pengendara ojek online yang tewas karena kecelakaan kerja tetapi tidak terlindungi, seperti kemarin yang tertusuk dan juga yang tewas karena tabrakan,” ujar Hendro pada diskusi Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DKI Jakarta di Jakarta, kemarin.

Dia menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri DKI Jakarta sebagai pengacara negara untuk penegakan peraturan perundangan jaminan sosial.

Di sisi lain, Hendro juga mengungkapkan akan melakukan pelatihan pengendara aman (safety riding) untuk memininalisir kecelakaan kerja, bekerja sama dengan kepolisian lalu lintas. Tidak hanya itu, Kanwil BPJS DKI Jakarta juga merancang program pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan.

“Kami menargetkan mereka, pengendara ojek bisa menolong diri sendiri lalu menolong penumpangnya,” ucap Hendro.

Pekerja PPSU DK Jakarta

Saat ini, lanjutnya, ada sekitar 2,4 juta pekerja (30 persen) di DKI Jakarta  belum ikut program jaminan sosial. Di sisi lain, dia mengapreasiasi Pemda DKI yang sudah mendaftarkan pekerja pemelihara sarana umum (PPSU) dalam program jaminan sosial.

“Kemarin ada pekerja PPSU yang tewas karena dipatuk ular, juga yang jatuh dari ketinggian. Mereka (ahli waris) mendapat santunan kecelakaan kerja hingga Rp150 jutaan,” ujarnya.

Diakuinya, sempat muncul pertanyaan dari pejabat Pemda DKI apakah besarannya memang seperti itu, karena sang pekerja baru terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dijelaskannya, prinsip subsidi silang yang diterapkan jaminan sosial menjadikan besaran santunan bisa senilai itu. (Tri/win)