Tuesday, 20 August 2019

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Tersangka Baru Dugaan Suap di Kementerian PUPR

Rabu, 2 Maret 2016 — 14:48 WIB
Gedung KPK

Gedung KPK

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Budi Supriyanto sebagai tersangka baru dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status Budi menjadi tersangka.

“Dalam pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait proyek di kementerian PUPR tahun 2016, penyidik KPK sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan BSU (Budi Supriyanto) anggota DPR 2014-2019 sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dimiliki KPK,” kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati kepada para awak media, Rabu (2/3/2016).

Adapun Surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Budi sudah ditandatangani oleh para pimpinan KPK sejak Senin, 29 Februari 2016 lalu. Sebelumnya, Budi sudah pernah dua kali dipanggil oleh penyidik KPK untuk menjalani oemeriksaan sebagai saksi untuk twesangka Abdul Khoir. Namun dari dua kali panggilan tersebut, Budi hanya sekali datang memenuhi panggilan penyidik KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga pukul 14:30 WIB, Budi belum juga datang ke gedung KPK untuk melakukan konfirmasi terkait statusnya yang sudah ditingkatkan.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan empat tersangka pertama dalam kasus ini. Selain Abdul Khoir, KPK juga telah menetapkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Damayanti Wisnu Putranti serta dua anak buahnya, yakni Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin (DES) sebagai tersangka. Sama seperti Damayanti, Budi yang juga sama-sama merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah tersebut diduga menerima suap dari Abdul Khoir.

Atas perbuatannya, keduanya berserta anak buah Damayanti, yakni Julia dan Dessy dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Uang suap itu diberikan oleh Abdul Khoir diduga agar PT WTU mendapat proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dana aspirasi DPR di provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Pada 2016, di wilayah II Maluku yang meliputi Pulau Seram akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri dari 14 jalan dan 5 jembatan dan masih dalam proses pelelangan. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Budi pernah juga melaporkan penerimaan uang sebesar 305.000 dolar Singapura kepada KPK. Namun laporan tersebut ditolak karena berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat itu sedang ditangani KPK.

“Jadi kurang tepat jika dikatakan Pak BSU (Budi) mengembalikan uang, perlu saya jelaskan kronologinya adalah pada 1 Februari 2016 Pak BSU melalui kuasa hukumnya melaporkan penerimaan gratifikasi senilai 305 ribu dolar Singapura dan dalam laporan tersebut dilaporkan pemberinya adalah Julia Prasetyarini. Dari laporan tersebut dilakukan analisis dan koordinasi dan diputuskan bahwa laporan tersebut ditolak karena berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang saat itu sedang ditangani KPK,” ungkap Priharsa.

Priharsa juga menambahkan bahwa laporan Budi tersebut, tidak memenuhi pasal 12 B UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Surat penolakan sudah disampaikan dan dibuat pada 10 Februari 2016 dan pada hari itu juga penyidik melakukan penyitaan terhadap uang tersebut dengan disaksikan oleh penasihat hukum,” tambah Priharsa.

Uang 305 ribu dolar Singapura itu diketahui merupakan uang sisa dari “commitment fee” Abdul Khoir kepada Damayanti sebesar 404 ribu dolar Singapura. Damayanti, Dessy dan Julia sendiri menerima masing-masing sebesar 33 ribu dolar Singapura sehingga seluruhnya uang yang disita KPK dari operasi tangkap tangan pada 13 Januari 2016. Namun Priharsa belum dapat menjelaskan apakah uang 305 dolar Singapura itu ditujukan untuk anggota Komisi V DPR lain. “Nanti akan disampaikan bila ada informasi tambahan,” ungkap Priharsa.

Sejumlah anggota DPR Komisi V juga sudah diperiksa KPK dalam perkara ini. Anggota Komisi V dari fraksi Partai Hanura Fauzih Amro mengakui ada 22 orang anggota Komisi V yang melakukan kunjungan kerja ke Pulau Seram pada 6-9 Agustus 2015. Dalam kunjungan itu mereka mendengarkan mengenai kebutuhan untuk pembangunan jalan di daerah Pulau Seram dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IX Kementerian PUPR. KPK juga sudah mencegah keluar negeri selama 6 bulan terhadap Budi dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. (junius)