Thursday, 15 November 2018

Jaksa Agung Akhirnya Tutup Perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Kamis, 3 Maret 2016 — 18:38 WIB
mantan Pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) /Doc

mantan Pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) /Doc

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung HM Prasetyo akhirnya menutup perkara mantan Pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) demi kepentingan umum.

Prasetyo mengaku dalam memutuskan perkara tersebut ia menggunakan haknya (prerogatif) sebagai Jaksa Agung guna menerbitkan Deponeering (pengesampingan perkara), seperti diatur dalam pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2014.

“Saya Jaksa Agung menggunakan hak prerogatif yang diatur dalam UU Kejaksaan No. 16/2004 untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil adalah mengesampingkan perkara (Deponeering) demi kepentingan umum,” kata Prasetyo, Kamis (3/3).

Pasal 35 huruf c, berbunyi, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum dimaksud, seperti dalam penjelasan pasal 35 huruf c, adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Dengan putusan tersebut, maka Abraham Samad yang disangka melakukan dugaan tindak pidana pembuatan dokumen palsu, 2007 dan Bambang Widjojanto terkait dengan dugaan rekayasa keterangan saksi, dalam Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng, 2010 tidak dapat diganggu gugat.

Perkaranya berakhir dan semua pihak dapat menerima dan memahami atas putusan tersebut.
Pengacara Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar menilai putusan Jaksa Agung sudah tepat dan kemenangan akal sehat.

“Saya apresiasi atasan Jaksa Agung yang peduli dan mendukung penyelesaian perkara Bambang dan Abraham,” ujarnya saat dihubungi terpisah, Kamis.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Jaksa Agung didampingi Jaksa Agung Muda (JAM) Pidsus Arminsyah, JAM Intel Adi Toegarisman dan JAM Pidum Noor Rachmad menjelaskan kepentingan umum, yang menjadi dasar putusan ini adalah pemberantasan korupsi.

“Abraham maupun Bambang dikenal luas sebagai tokoh dan figur kuat pemberantasan korupsi. Ketika menghadapi tuduhan pidana yg butuh pembuktian apabila tidak segera diselesaikan akan mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi.”

Mereka berdua adalah Pimpinan KPK periode 2011 – 2015. Keduanya telah banyak mengungkap kasus korupsi. Mereka juga pegiat aktivis antikorupsi.

Selain itu, Prasetyo menambahkan putusan itu juga didasarkan atas pertimbangan lembaga penegak hukum, mulai Mahkamah Agung (MA), Polri yang menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Agung untuk memutuskan perkara Abraham dan Bambang.

“Sementara dari DPR ada ketidaksamaan pendapat dan pandangan, meski akhirnya Ketua DPRr menyerahkan sepenuhnya pada Jaksa Agung, untuk menyelesaikan,” jelas Prasetyo.

Di samping itu, masih kata Prasetyo pihaknya juga memerhatikan, mendengar tuntutan dan aspirasi yang tumbuh di tengah masyarakat. (ahi)