Wednesday, 14 November 2018

Belanja Pegawai di APBD Besar, Penambahan CPNS Tidak Disetujui

Jumat, 4 Maret 2016 — 19:13 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tidak akan menyetujui tambahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) baru bagi pemerintah daerah (Pemda) yang alokasi anggaran pegawai lebih dari 50 persen.

“Jika Pemda tersebut yang mengalokasikan anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran pembangunan, maka kami tidak akan menyetujui tambahan PNS baru,” kata Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan  Pengadaan  SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arizal, di Jakarta, Jumat (4/3).

Arizal membeberkan, masih ada sejumlah daerah yang belanja pegawainya lebih dar 50 persen dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bahkan ada juga yang lebih dari 60 persen. “Kalau belanja pegawai di APBD sudah lewat lima puluh persen, kemungkinan tidak akan dipenuhi permintaanya pengajuan formasi CPNS,” kata Asisten.

Ia mengatakan pada penerimaan CPNS 2014 lalu,   ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan tambahan pegawai barunya oleh Kementerian PANRB. “Walaupun dia usulkan jumlah pegawai, tetapi karena sudah kelebihan, tidak kita setujui,” ujarnya.

Tata Kembali Organisasi

Dikatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif. “Jangan sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus jelas,” paparnya.

Ia menambahkan masyarakat harus mendapaat manfaat lebih besar lewat anggaran pembangunan. Jika kebutuhan jumlah pegawai terus dipenuhi, anggaran yang dipakai untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat semakin berkurang.

“Nanti masyarakat akan bertanya-tanya, kok APBD tidak dipakai bangun jalan atau jembatan, tetapi hanya dipakai untuk bayar gaji pegawai pemda saja. Misalnya dalam sebuah daerah yang penduduknya 400 ribu, ada 15 ribu PNS. Nah tidak akan adil jika lebih dari separuh APBD, digunakan hanya untuk 15 ribu PNS,” terang Arizal. (Johara/win)