Wednesday, 21 November 2018

Transmigrasi Butuh Anggaran Rp1,2 Triliun

Minggu, 6 Maret 2016 — 15:28 WIB
*Illustrasi

*Illustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Program transmigrasi butuhkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk penyiapan kawasan dan pemukiman transmigrasi.

Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2DT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ratna Dewi Andriati, mengatakan anggaran Rp 770 miliar masih kurang, apalagi juga untuk membangun kawasan transmigrasi di daerah perbatasan.

“Idealnya, kami membutuhkan anggaran Rp1,2 triliun tahun ini untuk membangun 8o pemukiman transmigrasi dan menempatkan 6079 keluarga (KK),” kata Ratna saat ngopi bareng awak media akhir pekan lalu.

Sementara untuk tahun 2017 Kemendes PDTT menargetkan penempatan 43.801 KK di 150 satuan pemukiman dan membutuhkan anggaran Rp5,6 triliun untuk pembangunan di perbatasan.

Ratna yang didampingi Sesditjen dan jajaran direktur di Ditjen PKP2DT menambahkan, untuk membangun pemukiman transmigrasi di wilayah perbatasan, melalui sejumlah pendekatan.

Yaitu pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan penduduk lokal dan pendekatan counter magnit, yaitu dengan menarik para TKI di Malaysia untuk kelola tanah transmigran di perbatasan.

Ratna mengatakan, transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk tetapi penataan. “Transmigrasi sering diidentikkan dengan perpindahan penduduk dari Jawa dan Bali ke wilayah yang belum banyak penduduknya. Padahal dengan perkembangan zaman, transmigrasi diperlukan untuk penataan pembangunan,” jelasnya.

Dia mengakui ada beberapa kendala seperti isu Jawanisasi atau pun Islamisasi. “Seperti di Papua, mereka menolak karena pertumbuhan penduduk mereka yang belum pesat dan mereka mau mandiri mengelola sumber daya alamnya. Padahal, kita kan hidup berdampingan, ibarat bikin kue, ada yang membuatnya dan ada pula yang menjualnya,” katanya.

Transmigrasi, lanjut dia, seharusnya dimanfaatkan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. “Kami yakin, pemerintah daerah yang menolak dijadikan daerah tujuan transmigrasi sedikit demi sedikit akan menerima, karena transmigrasi ini terbukti menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan,” katanya.

(tri/sir)