Monday, 22 October 2018

Tidak Tahu Menyusun Laporan Kekayaan, DPRD Minta Diajari KPK

Senin, 7 Maret 2016 — 11:32 WIB
dprd kab bogor

BOGOR (Pos Kota)  – Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan ternyata tak tahu cara menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Hingga kini 50 anggota DPRD Kabupaten Bogor belum menyerahkan LHKPN.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengaku, tidak ada kesengajaan atau lainnya untuk tidak menyerahkan LHKPN. “Hanya kami tidak tahu cara menyusunnya. Kalau kami tahu, pasti akan kita serahkan,” katanya, Senin (7/3/2016). Dia mengaku  tidak mengetahui jika ada surat dari Direktorat LHKPN KPK dengan No. Surat R-5517/01-12/10/2014 pada 20 Oktober 2014 lalu.

“Saya tidak pernah terima surat itu. Tapi memang setiap penyelenggara negara harus menyampaikan LHKPN sejak dilantik atau satu kali dalam satu periode,” ujarnya, Senin (7/3/2016).

Lantaran ketidatahuannya itu, dia sudah mengirimkan surat permintaan sosialisasi penyusunan LHKPN kepada KPK. “Kemarin sudah dikirim. Tinggal tunggu saja tim KPK ke sini dan memberikan sosialisasi tata cara penyususan LHKPN,” ujar Ade.

Dia memastikan, pascasosialisasi nanti, seluruh anggota Dewan akan menyerahkan LHKPN. “Tak ada yang kami tutupi. Jadi bukan karena takut kami tidak menyerahkan LHKPN. Nanti saya jamin, semua dewan akan menyetorkannya,” tegasnya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor Nuradi mengaku sudah mengutus stafnya untuk berkomunikasi dan minta KPK datang ke  Cibinong pada  Selasa (15/3) mendatang. “Saya sudah sampaikan ke pimpinan DPRD. mMereka setuju kalau saya minta KPK datang pada 15 Maret. Tapi sampai sekarang kita masih tunggu jawaban KPK,” ujar Nuradi. (iwan/win)