Tuesday, 20 November 2018

DPR Awasi Dana PMN di Pelindo

Selasa, 8 Maret 2016 — 9:27 WIB
Kunjungan Komisi VI DPR RI ke Pelindo IV guna mengawasi penggunaan penyaluran dana PMN di BUMN tersebut. (dwi)

Kunjungan Komisi VI DPR RI ke Pelindo IV guna mengawasi penggunaan penyaluran dana PMN di BUMN tersebut. (dwi)

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi VI DPR RI akan ikut mengawasi penggunaan dana Penyertaan Modan Negara (PMN) sebesar Rp2 triliiun yang telah dikucurkan pemerintah ke BUMN yang bergerak dibidang jasa pengelolaan pelabuhan di Kawasan Indonesia Timur (KTI) pada akhir Desember 2015 lalu.

Saat kunjungan kerja ke PT Pelindo IV (Persero) rombongan Komisi VI DPR RI ini langsung mempertanyakan dana PMN Rp2 triliun tersebut.

Setidaknya ada empat pertanyaan yang ditujukan kepada Pelindo IV. Pimpinan Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawasan Penyertaan Modal Negara, Azam Azman Natawijana mengatakan tujuan utama pihaknya mengunjungi Pelindo IV yaitu ingin mengawasi apakah dana PMN yang dikucurkan tersebut digunakan untuk membayar hutang Pelindo IV atau tidak.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sudah berapa dana PMN yang digunakan, sejak dikucurkan lalu hingga saat ini. Komisi IV pun mengingatkan, agar dalam setiap proyek yang dikerjakan Pelindo IV harus menyertakan BPKP dan pihak kejaksaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Semuanya harus sesuai undang-undang, jangan bikin opini sendiri,” tegas Azam Azman.

Pelindo IV juga diingatkan, jika ada penyertaan modal sendiri agar asetnya jangan sampai tumpang tindih. Harus dipisahkan antara aset dengan dana PMN dan dana internal perusahaan.

Menanggapi berbagai pertanyaan, Direktur Utama PT Pelindo IV Doso Agung mengatakan sejak dicairkan hingga saat ini belum menggunakan dana PMN tersebut karena pihaknya hingga kini masih mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan, sehingga belum ada pengerjaan fisik.

“Saat ini baru Pelabuhan Tarakan, Jayapura dan Manokwari yang dalam tahap pelelangan proyek. Ditargetkan April nanti sudah akan ada pengerjaan fisiknya,” terang Doso Agung.
Anggaran sebesar Rp2 triliun tersebut rencananya akan diserap dalam jangka waktu 2 tahun dan akan digunakan untuk membangun sembilan pelabuhan di KTI, yaitu lima pelabuhan di non Papua dan empat pelabuhan di Papua.

Pembangunan lima pelabuhan di non Papua yakni Pelabuhan Bitung, Ambon, Kendari, Tarakan dan Ternate rencananya akan menyerap total anggaran sebesar Rp1,33 triliun.
Sedangkan untuk pembangunan empat pelabuhan di Papua, yaitu Pelabuhan Sorong, Jayapura, Merauke dan Manokwari bakal menyerap total anggaran sebesar Rp670 miliar.

Doso merincikan, untuk Pelabuhan Bitung akan menyerap anggaran sebesar Rp365 miliar, Pelabuhan Ambon Rp100 miliar, Pelabuhan Kendari Rp635 miliar, Pelabuhan Tarakan Rp130 miliar dan Pelabuhan Ternate sebesar Rp100 miliar.
Sementara itu, untuk pembangunan empat pelabuhan di Papua, dia menambahkan Pelabuhan Sorong menyerap anggaran Rp270 miliar, Pelabuhan Jayapura Rp200 miliar, Pelabuhan Merauke Rp124,5 miliar dan Pelabuhan Manokwari sebesar Rp75,5 miliar.

Pelabuhan Kendari mendapatkan porsi anggaran yang paling besar Rp635 miliar karena akan dibangun pelabuhan baru seutuhnya dan pelabuhan lama tidak bisa digunakan lagi karena terpotong dengan adanya pembangunan Jembatan Bahteramas oleh pemerintah setempat hingga menghalangi kapal-kapal yang akan masuk ke pelabuhan yang lama, sehingga pihaknya memutuskan untuk membangun pelabuhan baru Kendari atau Kendari New Port (KNP).

(dwi/sir)