Wednesday, 21 November 2018

Jaksa Agung Pertanyakan Kejelasan Sita Aset Yayasan Supersemar

Jumat, 11 Maret 2016 — 21:13 WIB
Jaksa Agung M Prasetyo

Jaksa Agung M Prasetyo

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung mempertanyakan belum dilakukannya sita eksekusi aset Yayasan Supersemar sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 140 PK/PDT/2015, pada 8 Juli 2015.

Padahal, Kejagung selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) sudah dua kali berkirim surat, yaitu 1 dan 25 Februari 2016 dan memastikan aset yang sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan selaku eksekutor, benar milik Yayasan Supersemar.

Sesuai putusan MA, Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar Amerika Serikat (AS) dan Rp139,2 miliar atau setara dengan Rp4,4 triliun.

“Jangan tanya saya. Kita sudah menyiapkan data-data dan sudah diserahkan kepada mereka (PN Jaksel). Tanya kepada mereka,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kejagung, Jumat (12/3).

Prasetyo beralasan semua ketentuan telah dipenuhi oleh JPN, mulai verifikasi aset dan penyerahan aset kepada tim eksekutor (PN Jaksel).

Kapuspenkum Amir Yanto menambahkan pada surat pertama, 1 Februari berisi permohonan sita eksekusi dan daftar aset Supersemar. Serta penjelasan, bila aset-aset yang diserahkan belum mencukupi, maka JPN akan menelusuri aset-aset lain sehingga nilainya tercukupi.

Aset-aset tersebut, 113 rekening, dalam bentuk deposito dan giro di berbagai bank. Dua bidang tanah seluas 16 ribu m2 dan 8000 m2 di Jakarta serta 8000 m2 di Bogor. Lalu, enam unit kendaraan roda empat.

Karena permohonan sita eksekusi belum dilakukan, JPN kemudian, berkirim surat lagi kepada Ketua PN Jaksel , 25 Februari 2016, dengan nomor: b075/gh dan minta perkembangan sita eksekusi.

“Kita tunggu langkah PN Jaksel. Bila memang PN Jaksel memandang informasi yang diserahkan belum dirinci, tolong dikirim surat, bahwa permohonan anda misalkan perlu ini dan ini. jadi secara resmi JPN belum memperoleh informasi tersebut,” terang Amir secara terpisah.

PERSETUJUAN

Kepala Humas PN Jaksel Made Sutrisna, yang dihubungi oleh wartawan membenarkan sita eksekusi aset Supersemar belum dilakukan.

“Sita eksekusi masih menunggu persetujuan dari Ketua PN Jaksel. Masih di meja ketua pengadilan. Ketua pengadilan kebetulan sibuk banget,” jelas Made.

Di bagian lain, Yayasan Supersemar masih berkeberatan untuk melaksanakan putusan MA, karena Supersemar tidak pernah menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari Pemerintah.
“Sesuai audit, Supersemar hanya menerima 309 miliar selama 1979-1998. Dan dana itu telah dikeluarkan untuk beasiswa hingga 2014,” kata kuasa hukum Supersemar Bambang Hartono, belum lama ini.

Kasus berawal saat Presiden (saat itu) Soeharto melalui Perpem No 15 tahun 1976, 23 April 1976 jo Keputusan Menkeu no 333/KMK.011/1978, Presiden memerintahkan Bank-Bank Milik Pemerintah menyetor 50% dari 5% laba bersih ke Supersemar.

Praktinya, dana dialirkan ke pihak ketiga, seperti ke PT Kalhold Utama, Essam Timber dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industro sebesar Rp12 miliar, 1982-1993. Kelompok usaha Kosgoro Rp10 miliar, 28 Desember 1993. PT Kiani Kertas, Bank Duta dan Sempati Air. (ahi)