Saturday, 20 October 2018

Pemprov DKI Didesak Segera Ambil Alih Bisnis Air Swasta

Senin, 14 Maret 2016 — 20:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (julian)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (julian)

JAKART (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta segera memberikan keputusan soal dana penyertaan modal pemerintah Rp 650 miliar kepada PT Jakarta Propertindo tahun 2014 lalu. Dana itu belum bisa digunakan karena tidak ada kepastian hukum.

“DPRD menyetujui pencairan dana itu untuk kepentingan membeli saham PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA). Tapi karena ada gugatan hukum, Jakpro tidak bisa mengeksekusi. Kami minta diajukan proposal baru supaya dana itu bisa digunakan,” kata Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Slamet Nurdin, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, di DPRD sendiri ada dua pandangan. Pertama apakah dana itu harus dikembalikan ke kas daerah atau dialihkan untuk keperluan lain seperti pembangunan LRT. Namun, dipastikan tidak ada sejarahnya bahwa penyertaan modal pemerintah itu ditarik kembali.

“Lagipula, proposal yang diajukan itu sebetulnya Rp 2 triliun, artinya masih kekurangan. Nah, sekarang itu yang perlu ditanyakan kepada BPK apakah bisa dana Rp 650 miliar itu digunakan untuk mendanai pekerjaan lain,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2013 lalu Pemprov DKI mengajukan penyertaan modal pemerintah Rp 650 miliar untuk pembelian saham PT Palyja. Namun, rencana itu tertunda karena gugatan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada kendala yakni gugatan Koalisi Masyarakat Jakarta Menolak Swastanisasi Air di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat belum dicabut.

Padahal, dua pemilik saham operator air bersih Palyja, yaitu Suez International dan Astratel, telah menyetujui Palyja diakuisisi. Menurutnya, kedua pemegang saham itu lebih memilih untuk menyerahkan kepemilikan saham kepada DKI daripada class action oleh LBH Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pembelian saham Palyja itu, kata Basuki, untuk memperbaiki tingkat kebocoran air yang selama ini terjadi. Palyja dan Aetra, lanjut dia, menimbulkan kebocoran air hingga 40 persen. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan pokok seluruh warga. Kedua operator pun lebih memilih untuk membayar denda kebocoran dibanding memperbaiki pipa yang bocor.

Kontrak perjanjian dengan kedua operator air tersebut dinilai tidak menguntungkan Pemprov DKI. Sebab, dalam kontrak itu, operator pengelola air hanya perlu membayar denda Rp 80 juta per satu persen dari selisih target yang ditetapkan.(guruh)