Monday, 22 October 2018

Ke KPK, Menteri Yuddy Minta Data Pejabat Yang Belum Serahkan LHKPN

Jumat, 18 Maret 2016 — 16:47 WIB
Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.

JAKARTA (Pos Kota) РMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi meminta data ke KPK soal jumlah pejabat yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Itu disampaikan Menteri Yuddy, saat ke KPK, Jumat (18/3/2016), siang hari. “Saya selaku pembantu presiden yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, ingin meminta klarifikasi atas pernyataan KPK mengenai pejabat-pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya,” kata Yuddy yang datang ke gedung KPK sekira pukul 13:15 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Crown B 44 RI.

Yuddy kemudian memasuki gedung KPK untuk bertemu dengan sejumlah pimpinan KPK. Menurutnya, selain meminta data, ia juga ingin berkoordinasi dengan lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu dalam hal kepatuhan para pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang wajib melaporkan harta kekayaannya.

“Selaku bagian dari pemerintahan eksekutif, kami ingin lebih berkoordinasi dengan KPK. Salah satunya adalah dengan membantu tugas-tugas KPK dalam memberantas korupsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPK berharap pemerintah bisa mengeluarkan undang-undang terkait LHKPN. Dengan demikian, lembaga antirasua tersebut bisa membuat tindakan tegas kepada para pejabat negara yang tidak menyerahkan LKPN.

Seperti diketahui, KPK memang tidak bisa memberikan sanksi kepada para pejabat negara yang belum menyerahkan LHKPN lantaran belum adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. (junius/win)