Friday, 16 November 2018

Besok Mogok Kerja, Sopir Angkutan Umum Bakal Demo Protes Angkutan Ilegal

Senin, 21 Maret 2016 — 17:51 WIB
demo angkot

JAKARTA (Pos Kota) – Sedikitnya 600 sopir angkutan umum yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FKMPAU) DKI Jakarta akan mogok kerja, Selasa (22/3/2016) pagi. Mereka akan berorasi di depan Istana Negara dan Balaikota DKI Jakarta untuk mendesak pemerintah merevisi aturan tentang angkutan umum dan menindak angkutan ilegal.

“Kegiatan ini akan kami mulai sekitar pukul 07.00. Pertama-tama kami akan melakukan demo di depan istana,” ujar Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KPK) DKI Jakarta H. Laode Djeni Hasmar, Senin (21/3/2016). “Sekitar jam 09.00 massa akan bergeser ke depan Balaikota DKI dan dilanjutkan ke DPRD DKI Jakarta,” tambah Laode Djeni yang juga Ketua FKMPAU dan penanggung jawab aksi.

Ia mengaku rencanya akan mengerahkan 1.500 pendemo berikut seluruh kendaraan angkutan kecil seperti KWK, Mikroret, dan sejenisnya. “Namun jumlah yang diizinkan dari kepolisian hanya 600-an,” papar Laode Djeni yang baru saja pulang dari rapat di Polda Metro Jaya. “Saya ingatkan massa FKMPAU jangan ada yang terprovokasi melakukan tindakan anarkis. Kita harus fokus memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kita,” pesan Djeni yang juga ketua dewan penasihat Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta.

Aksi mogok kerja dan unjuk rasa, sambungnya, bertujuan mendesak pemerintah pusat merevisi UU tentang transportasi agar tidak memberatkan pelaku usaha angkutan. “Lebih penting lagi kami mendesak Pemprov DKI merevisi Perda No. 5 Tahun 2014 tentang batasan usia kendaraan. Batasan usia kendaraan cuma 10 tahun sama saja mau membangkrutkan usaha angkutan. Pemprov DKI lebih baik menggunakan UU tentang transportasi yang membatasi usia kendaraan sampai 20 tahun,” tandasnya.

FKMPAU juga mendesak Gubernur Ahok membatalkan surat edaran yang dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI yang akan menerapkan perizinan batasan usia kendaraan 10 tahun. “Pemprov DKI jangan cuma memojokkan usaha angkutan resmi, tapi membiarkan angkutan ilegal semakin merajalela,” ujar Djeni sambil menunjuk kegiatan ribuan mobil oprengan maupun taksi online yang jelas melanggar aturan.

Jumlah KWK sekitar 15 ribu unit dan sekitar 70 persen berusia di atas 10 tahun. Kalau kendaraan ini harus diremajakan pada tahun ini tak mungkin bisa dilakukan. “Kendalanya antara lain masalah waktu, dana, karoseri, perizinan dan jumlah yang terlalu banyak,” papar Djeni. (joko)