Friday, 23 August 2019

Airin: SMA Sededrajad Gratis Kalau Pemprov Banten Serahkan Kewenangan

Kamis, 24 Maret 2016 — 12:38 WIB
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany serahkan buku Musrenbang tingkat Kota. (anton)

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany serahkan buku Musrenbang tingkat Kota. (anton)

SETU (Pos Kota) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendesak Propinsi Banten menyerahkan kewenangan penyelanggaraan pendidikan menengah atas dan sederajat sehingga program pendidikan tingkat itu dapat digratiskan.

“Kami berharap memang ada penyerahan kewenangan penangganan pendidikan khususnya tingkat atas dan sederajat dari Propinsi Banten agar program pemerintah pusat berkaitan pendidikan murah dan gratis dapat terwujud secepatnya,” kata Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany usai kegiatan Musrenbang tingkat Kota di Kec. Setu, Rabu (23/3).

Permintaan itu memang sejalan dengan asosiasi bupati dan walikota se Indonesia yang tengah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan Peraturan Pemerintah (PP) dari undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya sektor pendidikan.

Sehingga, nantinya kegiatan atau kewenangan pengelolaan SMA dan SMK maupun sederajat dapat diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota, tuturnya yang menambahkan sektor pendidikan dalam pasal 12 ayat 2 huruf a dari payung hukum di atas merupakan pelayanan dasar. Sehingga sudah sepatutnya setiap daerah diberikan kewenangan memberikan pendidikan gratis ke masyarakat.

Menurut dia, kegiatan penghapusan biaya alias gratis di Kota Tangsel sudah dilakukan untuk sekolah dasar dan menengah negeri serta tinggal menggratiskan kegiatan pendidikan untuk SMA dan sederajat saja.

“Pemkot Tangsel tentunya bisa dan diharapkan Propinsi Banten juga bisa melakukan hal yang serupa,” imbuhnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Banten, Hudaya Latuconsina.

Kegiatan pengajuan uji materi ke MK berkaitan kewenangan pengelolaan pelayanan pendidikan di tingkat SMA dan sederajat juga sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu, tuturnya. (anton/win)