Friday, 16 November 2018

DPRD: Terapkan Dulu ERP, Baru Hapus 3 in 1

Selasa, 29 Maret 2016 — 17:17 WIB
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurika. (ist)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurika. (ist)

JAKARTA (Pos Kota) – Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghapus peraturan three in one (3 in 1) dan kelak menggantinya dengan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar dikhawatirkan dapat merusak manajemen transportasi.

“Pemprov DKI seharusnya menerapkan dulu sistem ERP setelah itu baru menghapus 3 in 1. Sebab, kalau dibebaskan begitu saja, penerapan ERP akan sulit dilakukan,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, melalui pesan singkatnya, kepada Poskotanews, Selasa (29/3/2016).

Politisi PDI Perjuangan itu pun mengkhawatirkan ERP akan sulit diberlakukan bila tidak dibarengi langsung dengan penghapusan 3 in 1. Sementara, Jakarta memerlukan sistem yang tepat untuk mengurai dan mengurangi kemacetan.

“Orang akan merasa sudah dibebasin, tetapi kok tiba-tiba disuruh bayar nanti. Jadi lebih baik penghapusan berbarengan dengan pemberlakuan ERP,” ujarnya.

Mengenai ERP, Bendahara Fraksi PDI Perjuangan itu menilainya sebagai sistem yang cocok diterapkan di Jakarta. “Sebab, ERP kan salah satu sistem pembatasan kendaraan yang elegan dan cukup baik,” katanya.

Pembatasan Kendaraan Pribadi

Selain itu, tambahnya, pembatasan kendaraan pribadi memang sebaiknya diberlakukan di Jakarta. Namun, tentunya Pemprov DKI Jakarta juga mutlak memenuhi moda transportasi massal yang aman dan nyaman bagi warganya.

“Kalau sudah dibatasi, masyarakat mau tidak mau menggunakan kendaraan angkutan umum. Termasuk fasilitas park and ride-nya. Kunci utamanya adalah pembenahan transportasi unum secara makro dan menyeluruh, terintegrasi, dan cepat (segera),” imbuhnya.

Sebelumnya, Ahok menegaskan, pihaknya tengah mempertimbangkan penghapusan sistem 3 in 1 di Jakarta. Sebab, menurutnya, sistem itu tidak berjalan efektif dan malah melahirkan masalah baru, yakni dijadikan ajang eksploitasi anak oleh sejumlah joki.

Yuke pun mengakui ekploitasi anak dilakukan oleh banyak joki. Namun, menurutnya, tidaklah tepat bila Ahok menggunakan permasalahan sosial itu sebagai alasan untuk menghapus sistem 3 in 1.

“Karena harusnya, eksploitasi anak ini jadi tugasnya Dinas Sosial untuk menjaga dan mengawasi jangan sampai ada kejadian-kejadian serupa seperti ini. Jangan karena pas lagi hot diberitakan saja, baru pada kerja. Dan kerjasama lintas bidang, serta peran serta masyarakat diperlukan untuk menertibkan itu,” tuntasnya. (julian/win)

  • tongseng

    Sejogjanya jangan dihapus tapi ditingkatkan menjadi 5 in 1 agar mobil2 penyebab kemacetan menjadi gemetar krn harus mbayar xtra