Monday, 19 November 2018

Karakter Pendamping Desa Beda Dengan Model PNPM

Rabu, 30 Maret 2016 — 19:27 WIB
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Ahmad Erani Yustika dan Direktur Pemberdayaan Desa Taufik/tri

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Ahmad Erani Yustika dan Direktur Pemberdayaan Desa Taufik/tri

JAKARTA (Pos Kota) – Kontrak kerja tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sudah berakhir pada Desember 2014. karakter pendamping PNPM itu berbeda dengan pendamping desa sesuai UU Desa.

“Kontrak berakhir karena sudah tidak ada lagi pengucuran dana PNPM Mandiri usai pemerintahan Presiden SBY,” jelas Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ahmad Erani Yustika, di Jakarta, Rabu sore (30/3).

Menurutnya, penghentian kontrak berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) No.100/1694/SJ dan 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 dan  diimplementasikannya UU No.F tahun 2014 tentang Desa.

“Jadi, bukan Kementerian Desa yang menghentikan, tapi Kementerian Dalam Negeri. Malah kami memperpanjang kontrak pendamping desa selama beberapa bulan sambil menunggu proses rekrutmen dan seleksi pendamping dana desa, mengingat dana desa sudah turun pada Januari 2015,” jelas Erani yang didampingi Direktur Pemberdayaan Desa Taufik.

Proses rekrutmen pendamping desa telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dilakukan secara terbuka secara terbuka dan adil, tanpa mengistimewakan pihak manapun termasuk eks PNPM.

“Proses rekrutmen juga telah diatur dalam Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Dalam aturan itu tertuang, bahwa perekrutan pendamping desa dilakukan melalui seleksi yang terbuka. Tidak ada yang diprioritaskan, dan tidak ada yang diistimewakan,” ujarnya.

Erani mengatakan, PNPM dan amanat Undang-Undang Desa memiliki mandat dan karakter yang berbeda. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan pembangunan seluruhnya dikelola oleh desa melalui melalui musyarawah desa.

Desa Yang Melaksanakan

Tugas pendamping desa hanya bertugas untuk fasilitasi dan pendampingan, berbeda dengan PNPM yang menjadi instrument birokrasi.

“Perbedaannya nyata, kalau dulu program yang diajukan bisa berjalan jika telah ditandatangani oleh PNPM. Dulu semua didesain dan dikontrol oleh Kabupaten dan Kecamatan. Hari ini beda, pendamping desa hanya bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi, semuanya desa yang melaksanakan . Kewenangan dan karakternya sudah beda,” jelas Erani.

Saat ini, lanjutnya, masih dibutuhkan sekitar 17.000-18.000 tenaga pendamping. Karena Kemendes berharap, 1 pendamping mengawasi 1-2 desa. Sekarang 1 pendamping mengawasi 4 desa.

Erani juga menampik anggapan bahwa seleksi pendamping desa dilakukan secara tertutup. “Rekrutmen ini penyelenggaranya Satker (Satuan Kerja) Provinsi, dan diumumkan melalui berbagai media massa dan website. Dari mana sisi tertutupnya. Bahkan, ada eks PNPM yang ikut seleksi pendamping desa sesuai prosedur dan dia lulus,” tegasnya. (Tri/win)