Friday, 20 September 2019

Terbitkan Deponeering buat Novel, Jaksa Agung: Kenapa Tidak?

Sabtu, 2 April 2016 — 19:49 WIB
Novel Baswedan

Novel Baswedan

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk mengeyampingkan perkara (deponeering) perkara Novel Baswedan, setelah Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKP2) dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Namun, untuk sampai pada keputusan menerbitkan SKP2 kepada penyidik KPK tersebut, harus melalui pengkajian lebih dahulu.

“Memang (Jaksa Agung) punya kewenangan (menerbitkan SKP2), tapi harus kita kaji dulu,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan, di Jakarta, kemarin.

Jaksa Agung beralasan penanganan perkara tidak bisa disama-ratakan (digeneralisir). “Perkara Novel juga begitu. Kejaksaan punya kewenangan untuk itu. Kalau alasannya cukup ya kenapa tidak,” jelasnya. (Baca: Nasib Perkara Novel Baswedan Segera Ditentukan)

Pada Kamis (31/3/2016) hakim tunggal di PN Bengkulu, Suparman SH, MH memutuskan SKPP) atas nama Novel Baswedan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini dibacakan Kamis (31/3/2016) pukul 13.37 Wib, bertempat di ruang Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu.

Gugatan ini diajukan oleh korban kasus Novel Baswedan melalui pengacara Yuliswan SH dan Johson Panjaitan SH, Abdul Goni SH, Luciana Lovinda SH.
“Menyatakan SKP2 NO.B.03/N.7.10/TB.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat,” kata Suparman saat membacakan putusan.

Hakim juga memerintahkan kepada Termohon (Kejari Bengkulu))untuk menyerahkan Berkas Perkara No.31.2016.PN BKL atas nama tersangka Novel Baswedan Bin Salim Baswedan tersebut kepada Ketua Majelis Hakim PN Bengkulu dan melanjutkan Penuntutan Perkara tersebut. (ahi)