Saturday, 17 November 2018

Pemecatan Fahri Hamzah Oleh PKS Ada Aroma Campur Tangan Pemerintah

Selasa, 5 April 2016 — 8:11 WIB
Fahri Hamzah. (timyadi)

Fahri Hamzah. (timyadi)

JAKARTA – Sekilas, kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader di semua tingkatan tampak hanya masalah internnal PKS. Namun, bagi pengamat politik dari UI Prof Budyatna, hal itu tidak lepas aroma campur tangah pemerintahan Jokowi, layaknya yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP, dan efeknya akan menimbulkan perpecahan di partai.

“Ada nuansa yang sama dengan kasus PPP dan Partai Golkar untuk memecah belah partai. Ada tangan-tangan pemerintah di balik pencopotan Fahri sebagai kader karena bagaimanapun selama ini yang namanya Fahri Hamzah adalah politisi yang sering mengkritik keras pemerintah. Kemungkinan akan muncul perpecahan di PKS,” kata Budyatna di Jakarta.

Ia juga melihat, Fahrri Hamzah adalah tokoh yang selalu kuat di barisan yang beroposisi berhadapan pemerintahan Jokowi. Maka, ketika PKS menyatakan mendukung pemerintah, orang seperti Fahri harus disingkirkan.

“Dengan menyingkirkan Fahri maka langkah PKS akan mulus bergabung ke pemerintahan,” katanya.

Kalau PKS tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP), maka yang terjadi sama seperti di Partai Golkar, bukan kader seperti Fahri yang diobok-obok oleh pemerintah tapi justru pengurus partai yang akan menjadi korban. PKS nampaknya tegas Budyatna mengincar posisi di kabinet dalam pemerintahan Jokowi.”Ini kan pengurusnya tidak diobok-obok seperti halnya Aburizal di Golkar dan Djan Faridz di PPP,” tegasnya.

Di sisi lain, Budyatna juga melihat kasus Fahri Hamzah bagian dari upaya pengalihan isu yang digarap dengan menggalang isu. Setiap kali ada isu besar, menurutnya pasti muncul kasus-kasus dimana partai-partai anggota KMP diobok-obok seperti ini. Dengan demikian isu-isu utama pun menjadi teralihkan.Pola ini terus digunakan untuk mengalihkan isu.

“Ketika pemerintah menaikan harga BBM dan mengambil kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat, PPP dan Golkar pertama kali yang diobok-obok.Ketika muncul kasus perpanjangan kontrak Freeport, Setya Novanto yang diobok-obok. Sekarang muncul kasus rekalamasi Teluk Jakarta, giliran PKS dan Fahri Hamzah diobok-obok.Ini bukan kebetulan karena jika kasus-kasus itu terus disorot media dan masyarakat, maka akan terbongkar dosa-dosa penguasa. Dengan langkah ini, isu pun menjadi teralihkan,” katanya.

Berdasarkan hal-hal tersebuut, dalam pengamatan Budyatna menegaskan bahwa rezim pemerintahan Jokowi yang seperti ini jauh lebih buruk daripada zaman otoriter di era Orde Baru sekalipun. Dengan kedok demokrasi, pemerintahan saat ini menghabisi semua lawan politiknya dan hanya melakukan langkah pencitraan semata.

”Pelumpuhan Fahri sama juga dengan cara melumpuhkan Golkar dan PPP adalah langkah melumpuhkan demokrasi.Perhatian rakyat pun akan masalah sebenarnya menjadi teralihrkan karenan itu dirinya pun mengingatkan agar media tidak terkecoh dari operasi dengan cara pengalihan isu yang seperti ini,” kata dia.

(win)