Wednesday, 26 July 2017

Walikota Bekasi Copot Dua Lurah

Selasa, 5 April 2016 — 18:02 WIB
Rahmat Effendi, Walikota Bekasi

Rahmat Effendi, Walikota Bekasi

BEKASI (Pos Kota)-Empat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi, diberhentikan dari jabatannya karena menyalahi kewenangan dan melanggar kode etik pegawai dan janji fakta itegritas.

“Ini biar menjadi pembelajaran bagi pegawai lainnya,” ujar Rahmat Effendi, Walikota Bekasi. Mereka itu terdiri dari dua lurah dan sau kepala seksi serta satu pegawai biasa.

Menurut Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, mulai 18 Maret 2016 empat aparatur eselon IV A, SK-nya sudah ditandatangani, “Pemberhentianya mulai dengan hormat dan tidak hormat. Mungkin bagi yang tidak tahu prosesnya, saya dibilang kejam dan sadis, tapi yang tahu proses itu sudah bermuara panjang dan sesuai ketentuan”, katanya di Plasa Pemkot Bekasi, Selasa (5/4).

Adapun aparatur yang kini tidak menjabat lagi di lingkup Pemkot Bekasi di antaranya Lurah Kalibaru, Kecamatan Medan Satria Zainal Arifin. Yang bersangkutan dicopot jabatannya sebagai lurah karena terbukti menjadi perantara mendapatkan keuntungan pribadi. Aparatur lainnya yang juga dicopot dalah Lurah Jati Kramat Kecamatan Jatiasih Heru Ranto atas pelanggaran kode etik pegawai.

Pemerintah Kota Bekasi juga memberhentikan jabatan Kepala Seksi Pos pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Rusdi Rusiandi atas pelanggaran kode etik pegawai. Ketiga pejabat itu diberhentikan dari jabatannya secara hormat per 18 Maret 2016.

Aparatur yang diberhentikan secara tidak hormat atas nama Utami seorang staff pada salah satu instansi di lingkup Pemkot Bekasi karena kerap membolos kerja. “Dari total sekitar 13 ribu aparatur Pemkot Bekasi, ada 1200 aparatur yang kini ada di jabatan struktural, atau satu berbanding sepuluh. Kalau setahun hanya sekali bekerja itu sudah sangat keterlaluan,” katanya.

Sanksi tersebut dikeluarkan Rahmat Effendi berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang dilakukan Inspektorat serta rekomendasi kepada majelis kode untuk memberikan sanksi. “Keputusan itu diambil dari pembina kepegawaian di SKPD, riskus Inspektorat, penelaahan kode etik dan majelis etik di Badan Pertimbangan Jabat dan Kepangkatan (Baperjakat),” katanya. (saban)