Wednesday, 21 November 2018

Diperiksa KPK, Calon Pendamping Ahok Jawab 5 Pertanyaan

Kamis, 7 April 2016 — 15:17 WIB
Kepala PKAD DKI Jakarta,  Heru Budi Hartono, usai menjalani pemeriksaan di KPK. (junius)

Kepala PKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, usai menjalani pemeriksaan di KPK. (junius)

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah hampir 4 jam diperiksa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta yang juga mantan Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, keluar dari gedung KPK, Kamis (7/4/2016). Pendamping Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini mengaku dicecar lima pertanyaan terkat Tugas Pokok dan Fungsi (Tuipoksi) oleh penyidik KPK.

“Hanya sekitar lima pertanyaan saja, terkait Tupoksi saya. Hanya itu saja. Nggak, nggak ditanya soal reklamasi karena itu memang bukan wewenang saya,” kata pria yang juga mendapat tawaran dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mendampinginya dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sebelumnya, Heru yang datang sekira pukul 10:30 enggan berkomentar. Ia memilih langsung masuk gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. (Baca: KPK Periksa Calon Pendamping Ahok di Pilgub DKI)

Selain Heru, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta. Pemeriksaan terkait perkara dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi kawasan strategis di laut utara Jakarta.

Di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati. Kemudian Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Gamal Sinurat. Lalu Direktur Utama PT Mandhara Budi Nirwono, serta mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad.

“Semuanya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan Raperda tentang Reklamasi Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKI Jakarta, periode 2015-2035,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi (MSN). Dalam OTT tersebut KPK diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1,140 miliar.

Uang itu diduga merupakan sisa dari pemberian uang dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja (AWJ), melalui karyawannya, Trinanda Prihantoro (TPT). Uang itu juga diduga sebagai suap untuk mempengaruhi pembahasan Raperda terkait reklamasi di Komisi D DPRD DKI Jakarta. (junius)