Friday, 24 November 2017

Soal Reklamasi, Ahok Harus Taat Hukum dan Jokowi Harus Selesaikan

Sabtu, 9 April 2016 — 23:19 WIB
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda, dalam diskusi bertajuk Reklamasi Penuh Duri, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016). (julian)

Pakar Hukum Tata Negara, Juanda, dalam diskusi bertajuk Reklamasi Penuh Duri, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016). (julian)

JAKARTA (Pos Kota) – Pakar Hukum Tata Negara, Juanda meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak sembarangan mendorong kebijakan soal reklamasi pantai utara Jakarta.

“Untuk DKI, Gubernur DKI atau Pemerintah Provinsi DKI saya kira jalankanlah manajemen pemerintahan agar ini (persoalan reklamasi pantai utara Jakarta) tidak berpolemik, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku,” katanya, dalam diksusi bertajuk Reklamasi Penuh Duri, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Dia juga meminta Ahok tidak asal menjalankan kewenangannya terkait reklamasi pantai utara Jakarta. “Kalau memang bukan kewenangan DKI menyangkut kawasan strategis nasional saya kira ini harus diakui,” imbuh pakar dari Universitas Bengkulu itu.

Menurutnya, kebijakan soal reklamasi pantai utara Jakarta ini menjadi kacau lantaran ada salah kaprah dengan menjadikan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 Tahun 1995 sebagai acuannya. Sementara, ada pula landasan hukum lain yang juga mengatur soal kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta.

“Nah di sini kekacauan terjadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 terus ke Keppres Nomor 52 Tahun 1995 terus sampai ke Keppres yang terakhir, dan ada juga Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2013. Saya lihat itu berkaitan semuanya,” paparnya.

Karenanya, dia mendesak, kekacauan hukum seperti itu harus cepat diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pemerintah pusat dan Presiden Jokowi harus bertanggungjawab untuk menyelesaikannya secepatnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencabut Keppres-Keppres yang kacau tadi,” imbuhnya. (julian)