Thursday, 23 November 2017

Kasus Reklamasi, KPK Periksa Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI

Senin, 11 April 2016 — 13:45 WIB
Gedung Merah-Putih KPK. (junius)

Gedung Merah-Putih KPK. (junius)

JAKARTA (Pos Kota) – Kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta terus diusut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pengusutannya, KPK pun memanggil Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi beserta wakilnya, M.Taufiq, Senin (11/4).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan keduanya diperiksa sebagai saksi tersangka MSN (M.Sanusi, Red). “Dalam kapasitas saksi saja, karena keterangan mereka dibutuhkan penyidik dalam melengkapi berkas,” jelasnya.

Diduga pemeriksaan keduanya tersebut berkaitan dengan proses pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selain Prasetyo dan Taufiq, KPK juga memeriksa wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, Wakil Ketua Baleg DPRD DKI Merry Hotma, Kasubbag Rancangan Perda DPRD DKI Dameria Hutagalung, anggota Baleg DPRD DKI M Sangaji, dan anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Slamet Nurdin.

Dalam OTT pada Kamis (31/3), KPK menangkap Sanusi lantaran diduga menerima suap dari karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro yang diperintahkan oleh Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Selain menangkap Sanusi dan Trinanda, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar.

Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan Sanusi sebagai pihak penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. Sementara Ariesman dan Trinanda ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap.
(deny/sir)