Saturday, 21 July 2018

Kuasa Hukum Fahri Minta Pimpinan DPR Tidak Memproses Surat PKS

Senin, 11 April 2016 — 19:39 WIB
Wakil Ketua DPR RI,Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI,Fahri Hamzah

JAKARTA – Setelah dipecat PKS, Fahri Hamzah terus mencari keadilan. Melalui tim kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim PKS (Pembela Keadilan dan Solidaritas) menemui Ketua DPR RI Ade Komaruddin, Senin (11/4).

Ketua Tim PKS, Mujahid A Latief, menyatakan dalsam pertemuan itu pihaknya meminta DPR untuk tidak memproses pergantian Fahri Hamzah dari posisi anggota dan pimpinan DPR karena pemecatannya dari PKS sedang digugat ke pengadilan.

“Kedatangan kami ke DPR RI ini untuk menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan DPR RI untuk tidak memproses surat usulan perggantian pimpinan DPR RI dan surat pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah,” tegas Mujahid A Latief.

Kuasa hukum Fahri Hamzah tersebut sudah mendaftarkan gugatan di PN Jakarta Selatan pada, tanggal 5 April 2016 lalu. Fahri juga menegaskan bahwa posisinya tidak bisa diganggu selama ada upaya hukum tersebut.

PKS sendiri telah mengirimkan surat ke DPR untuk meminta Fahri diganti, dan sudah menunjuk anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Ledia Hanifa. Soal penyataan PKS bahwa gugatan tidak mempengaruhi pergantian, kuasa hukum Fahri itu mnegaskan di dalam surat sudah ada keputusan pemecatan dari semua jenjang keanggotaan.

“Atas dasar itu lalu mereka kirim dua surat ke DPR RI terkait pemberhentian dari pimpinan dan anggota DPR RI, karena sedang dalam proses di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Baik pemberhentian sebagai pimpinan dan anggota itu tidak dapat diproses. Itu argumen yang kita sampaikan. Berdasarkan UU MD3,” kata Mujahid. (win)