Thursday, 19 September 2019

Kalah Praperadilan, Kejati Jatim Terbitkan Sprindik Baru La Nyalla

Rabu, 13 April 2016 — 14:07 WIB
Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti

Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti

JAKARTA (Pos Kota) – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah menegaskan rencana penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru oleh Kejati Jatim, menyusul dikabulkannya pra-peradilan tersangka La Nyalla Mattalitti, bukanatas instruksi Pimpinan Kejaksaan Agung.

“Itu otoritas sepenuhnya dari Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa Timur (untuk menerbitkan Sprindik baru),” kata Arminsyah kepada wartawan, di Kejagung, Rabu (13/4).

Rencana penerbitan Sprindik baru dilakukan, karena Sprindik lama dengan tersangka La Nyalla Mattalitti sudah tidak berlaku setelah pra-peradilan La Nyalla dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/4).

Dengan dikabulkannya permohonan itu, maka penyidikan terhadap La Nyalla tidak sah dan otomatis status sebagai tersangka gugur. Namun, La Nyalla masih dalam status cegah, lalu buronan dan pembatalan paspornya.

LISAN

Menurut Arminsyah, pimpinan Kejagung mempersilakan Kejati Jatim untuk menerbitkan Sprindik baru, selama itu sesuai dengan ketentuan (on the track) dan kuat dugaan tindak pidananya.
“Namun, sampai kini, kita belum terima secara formal baru secara lisan dilaporkan bahwa akan diterbitkan Sprindik baru.”

Menanggapi dugaan dikabulkannya pra-peradilan, karena La Nyalla adalah kepenokan petinggi hukum?

Arminsyah menyatakan bahwa dugaan itu subyejtif, sifatnya dan karena itu dirinya tidak bersedia menanggapi.

“Memang ada informasi katanya bahwa La Nyala itu adalah keponakannya tapi saya gak tanggapi,” tuturnya.

KEMBALI

Arminsyah mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan permohonan pembatalan paspor milik La Nyalla ke Ditjen Imigrasi dan Menkumham Yasonna H. Laoly sudah mengabulkan pembatalan paspor itu.

“Sudah dimohonkan (ke Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM). Kita berharap dia kembali ke Indonesia,” ujarnya sembari mengingatkan bahwa urusan korupsi dan imigrasi itu berbeda.
“Itu masalah kewarganegaraan yang berjalan ke luar negeri kalau ini soal tuntutan pidana korupsi,” terang doktor dari Universitas Airlangga Surabaya ini.

La Nyalla tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jatim untuk Kadin Jatim sebesar Rp5,3 miliar, diberitahakan terakhir di Singapura dari Malaysia.

Ketua Umum PSSI, yang dijerat pidana paska ditolaknya SK Menpora tentang Pembekuan PSSI diduga telah menggunakan dana hibah untuk membeli saham perdana (IPO) Bank Jatim, dalam kapasitas Ketua Kadin Jatim. (ahi)