Sunday, 23 September 2018

BC Priok Cabut Izin 4 Tempat Penimbunan Petikemas

Selasa, 19 April 2016 — 20:34 WIB
Pelabuhan Tanjung Priok-n

JAKARTA – Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok mencabut 4 perizinan operasional Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di wilayah pabean pelabuhan Priok, sedangkan 8 TPS lainnya sudah  dibekukan ijin dan operasionalnya.

Kepala KPU BC Tanjung Priok Fadjar Doni didampingi Kabid P2 Winarko mengungkapkan perusahaan TPS tersebut dicabut ijinnya dikarenakan tidak sesuai dengan Permenkeu No.23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

Dalam Permenkeu tersebut disebutkan pengelolaan TPS dan Kawasan Pabean wajib menyiapkan fasilitas pemeriksaan fisik kontener ataubehandle, dilengkapi CCTV dan sistem IT yang memadai, adanya pagar pembatas yang jelas antara kegiatan ekspor dan impor, alat pendukung bongkar muat yang memadai serta dokumen persyaratan pendukung perizinan usaha tersebut.

Fadjar menyebutkan pencabutan maupun pembekuan ijin TPS tersebut dilakukan sejak monitoring TPS dilakukan pada Nopember 2015 hingga April 2016.

Monitoring operasional TPS merupakan bagian dalam program penataan TPS di wilayah pabean Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka mendukung program pemerintah mendorong kelancaran arus barang, mempermudah pengawasan masuknya barang impor serta menjaga dwelling time (waktu tunggu kapal) di pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengatakan sebelum ijinnya dicabut pihaknya sudah melakukan proses sesuai aturan seperti teguran pertama, kedua hingga tiga kali kepada manajemen pengelola TPS bersangkutan agar melaksanakan Permenkeu 23/2015.

Terhadap TPS yang dicabut perizinan operasinya tidak diperkenankan lagi menampung kegiatan penerimaan penumpukan peti kemas ekspor impor, sedangkan  TPS yang dibekukan juga tidak bisa menerima layanan penumpukan peti kemas ekspor impor tetapi hanya boleh mengeluarkan peti kemas yang sebelumnya sudah terlanjur masuk ke TPS tersebut.

Menyusul Dicabut

Fadjar menambahkan pihaknya bakal mencabut perizinan operasional pengelolaan tempat penimbunan sementara (TPS) lainnya di wilayah pabean Pelabuhan Priok yang mengabaikan persyaratan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.04/2015.

“Kita tengah memberikan tenggang waktu paling lambat  tiga bulan ke depan kepada pengelola TPS yang sudah dibekukan sementara perizinannya untuk melengkapi dokumen persyaratan maupun sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam beleid Permenkeu tersebut. (dwi/win)