Saturday, 25 May 2019

Ivan Haz Akhirnya Dipecat Dari DPR

Kamis, 21 April 2016 — 18:24 WIB
ivan haz

ivan haz

JAKARTA –  Anggota DPR Fanny Safriansyah atau Ivan Haz dinyatakan telah melanggar kode etik berat karena terbukti melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangganya. Dia pun akhirnya  direkomendasikan untuk mendapat sanksi dipecat dari DPR.

Menurut Ketua MKD Surahman Hidayat, putusan itu diambil oleh Panel Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, setelah melakukan pembahsan panjang, (panel ini dibentuk secara khusus oleh MKD untuk menangani pemecatan atau tidak anggota DPR, seperti diatur oleh UU MD3.)

Putusan ini juga sudah dilaporkan ke MKD. Selanjutnya, MKD akan membawa ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi, yakni rapat paripurna DPR.

“Sesuai dengan tata beracara, putusan panel disampaikan ke MKD untuk dilaporkan di paripurna DPR. Tadi tidak mengomentari, tidak menolak,” kata Ketua MKD Surahman Hidayat usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).

Surahman mengatakan,  pimpinan MKD bersurat ke pimpinan DPR. Hasilnya dibacakan di paripurna penutupan masa sidang pada 29 April 2016 mendatang. “Rapat paripurna terdekat di pidato penutupan,” ujar politisi senior itu.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa MKD memiliki landasan yang kuat dalam menjatuhkan sanksi. Total ada 36 poin pertimbangan yang menguatkan keputusan pemecatan itu.

Sanksi Pemecatan

Di mengungkapkan, saat paripurna mungkin akan ada pembelaan dari rekan-rekan Ivan. Tetapi MKD yakin tidak akan ada banyak perdebatan untuk menjatuhkan sanksi pemecatan pertama di DPR periode 2014-2019 ini.

“Ya, kalau bagian dari solidaritas, mungkin dari sesama anggota fraksi atau ada yang empati memberi catatan. Tapi paripurna harus putuskan menerima atau tidak,” kata dia.

Seperti diketahui, Ivan dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap PRT. Putra mantan Wapres Hamzah Haz ini sudah mengakui perbuatannya dan kini juga berstatus tersangka di kepolisian.

Ada pun Panel MKD itu sendiri sudah rapat pada Rabu (20/4) kemarin dan menghasilkan keputusan secara bulat. Anggota panel MKD, M Syafi’i mengatakan bahwa sanksinya adalah pemecatan dari DPR. (win)