Saturday, 22 September 2018

Menurut Anggota Komisi I DPR

Bagi Peran Dalam Pembebasan 10 Sandera WNI Dari Abu Sayyaf

Selasa, 3 Mei 2016 — 11:25 WIB
sandra

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan Komisi I DPR menyatakan, pembebassan 10 sandera WNI dari tangan kelompok Abu Sayyaf di Filipina adalah berkat bagi peran dan kerja sama Kemenlu, Badan Intelijen Negara (BIN),  TNI. Juga,  koordinasi dengan banyak pihak di Indonesia dan Filpina.

“Pembebasan ini, merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama banyak pihak, baik Indonesia maupun Filipina, Government ataupun non-Government,” kata anggota Komisi I DPR Darizal Basir, di DPR, Senin (2/5/2016).

Seperti diketahui, Para WNI tersebut adalah anak buah kapal (ABK) dari kapal Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara.

(Baca: Soal Sandera Mega Sebut Ada Tebusan, Istana Bilang Tidak)

Saat melintasi perairan Filipina, kapal mereka disergap oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf. Penyandera kemudian meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 1 juta dolar AS.

Menurut Darizal, yang lebih utama adalah faktor perlindungan WNI di luar negeri, dalam hal ini ditawan kelompok Abu Sayyaf. Ini menjadi tugas negara untuk melindungi dan membebaskannya. Pihaknya juga mengapresiasi atas keberhasilan tersebut.

“Komisi I meletakkan perlindungan WNI di luar negeri sebagai salah satu prioritas program kerja Kemlu. Dan saya melihat dalam kasus ini, Kemlu telah bekerja optimal dengan cara terus menerus secara intensif melakukan diplomasi dan negosiasi dengan seluruh stakeholders,” ujar Darizal, yang merupakan anggota Fraksi Demokrat itu.

Pensiunan TNI ini  menilai, keberhasilan pembebasan WNI yang disandera merupakan hasil upaya yang terus menerus yang dilakukan secara intensif oleh tiga institusi pemerintah. Ia melihat, peran Kemenlu berdiplomasi, BIN menelusuri dan mencari data penting, dan TNI memberi efek gentar kepada penyandera.

Petunjuk Intelijen Untuk Diplomasi

Darizal menjelaskan, intelejen Indonesia berperan sangat penting, karena informasi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi Kemlu sebagai petunjuk. Menurutnya, petunjuk tersebut sebagai amunisi dalam berdiplomasi.

Sedangkan, TNI memberikan efek gamang atau gentar bagi penyandera WNI. Selain itu, kesiagaan TNI, bisa semakin memperkuat peran-peran diplomasi yang dilaksanakan oleh Kemlu. “Mereka tentu akan berpikir ulang kalau hendak mengeksekusi para sandera WNI,” jelas Darizal.

Tentang tidak dikerahkannya langsung TNI seperti ketika terjadi penyanderaan WNI di Somalia, Darizal menjelaskan bahwa antara Somalia dan Filipina merupakan dua negara dengan kondisi yang berbeda.

“Somalia saat itu dapat dikelompokkan sebagai failed state atau negara gagal. Administrasi dan pemerintahannya tidak mampu mengendalikan keamanan internal sehingga tidak bisa diandalkan,” paparnya.

Anggota Komisi yang membidangi luar negeri,  intelijen dan pertahanan ini mengatakan, Pemerintah Indonesia saat itu tidak langsung bertindak gegabah yang bisa menyinggung kedaulatan negara lain.

“Walau dianggap negara gagal, kita tetap menghargai kedaulatan Somalia dan Hukum Internasional sehingga komunikasi dengan Kemlu Somalia dan Sekjen PBB juga dilakukan intensif,” katanya mengisahkan.

Adapun untuk  kasus Filipina, situasinya berbeda. Filipina bukan failed state dan negera tersebut tidak mengijinkan adanya opsi militer oleh Indonesia. “Sebagai sesama negara ASEAN yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara, Indonesia menghormati keputusan Filipina tersebut,” katanya. (win)