Monday, 23 October 2017

Ahok Blak-blakan Soal Pemeriksaannya di KPK

Rabu, 11 Mei 2016 — 14:49 WIB
Gubernur Ahok

Gubernur Ahok

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membeberkan proses pemeriksaan terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung Selasa (10/5/2016).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengungkapkan, diperiksa terkait dugaan suap dalam pembahasan raperda reklamasi. Tak tanggung-tanggung, dia dimintai kesaksiannya untuk tiga tersangka sekaligus. Yaitu mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi; bos PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Wijaja; dan karyawan PT APL, Trinanda Prihantoro.

“Ya kemarin kan disuruh melengkapi berkas pemeriksaannya. Kan katanya begini, Pak Ariesman yang memberi suap hanya boleh ditahan 60 hari, jadi berkasnya harus segera naik ke pengadilan. Pak Sanusi boleh 120 hari lebih terlambat,” katanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

“Nah kemarin daripada saya bolak-balik, langsung diperiksa untuk tiga orang. Sedangkan kalau yang Trinanda saya nggak kenal. Jadi nggak kenal ya sudah. Yang diperiksa yang Sanusi sama Pak Ariesman. Itu saja,” sambungnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu pun menceritakan, beberapa hal yang dikonfirmasi ada soal proses lahirnya Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang akan menjadi payung hukum proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

(Baca: 8 Jam Diperiksa KPK, Ahok Irit Bicara

Namun, kata dia, persoalan itu telah banyak disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati dan Kepala Biro Penataan Kota DKI Jakarta, Vera Revina Sari.

“Secara teknis juga sudah dijelaskan sama Bu Tuty dan Bu Vera, jadi saya cuma dicocokin saja. Beberapa saya nggak ingat juga. Teknisnya saya nggak ingat juga. Terus ditanyain juga kenapa sampai ditulis ‘gila’ gitu, kan kalau ini bisa tindak pindak korupsi juga. Kan dia punya bukti semua gitu lho,” bebernya.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga diminta menjelaskan soal usulan kebijakan kontribusi tambahan bagi pengembang sebesar 15 persen untuk DKI Jakarta. Kepada penyidik KPK, dia lantas menerangkan, usulan kebijakan ini muncul berdasarkan hitungan konsultan Pemprov DKI Jakarta.

“Mereka hanya mau cross check saja, darimana dasarnya. Saya bilang saya dengar waktu di paparan di saya, kebetulan ada videonya, untung. Kan kita untung setiap rapat ada videonya nih dan di youtube kan. Jadi youtube ini sudah kita kirim ke KPK. Jadi KPK juga sudah nonton bagaimana proses kita menentukan 15 persen,” katanya.

Penyidik KPK, kata Ahok, lalu mempertanyakan, kenapa sewaktu paparan itu tidak mengajak pihak swasta. Ahok menjelaskan, saat itu tidak mungkin mengajak pihak swasta karena mereka menolaknya.

“Jadi ini keputusan kami gitu lho. Jadi yang kami ujicoba itu dengan Ancol dan Jakpro. Kenapa? Karena sudah pengalaman Ancol, kerjasama Ancol, barat itu bagi hasil 30-70. Lalu kenapa kita pilih 15 persen kali NJOP dibanding pembagian keuntungan? Nah saya jawab, kalau bagi keuntungan, pengusaha kalau dia bohong untungnya kecil bagaimana? Kalau dia transfer pricing misal dia kerjasama sama perusahaan kita dia bilang cuma untung 10 perak, padahal dia jual ke perusahaan lain untungnya 100, 100 ini nggak berbagi,” paparnya.

“Makanya saya bilang lebih baik pakai NJOP. Kalau dibilang untung, capek. Mau mutusin untung siapa? Di BPK dan BPKP apa di dinas pajak? Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa? Tapi kalau bilang 15% x NJOP, kamu mau kapanpun, semakin lama kamu menyerahkan, utangmu semakin besar. Jadi kayak-kayak itulah yang ditanya,” tuntasnya. (julian)

  • Lengket lengket

    Sandiwara…. ck..ck..ck