Wednesday, 14 November 2018

Ratusan Warga Nelayan Geruduk Kantor Gubernur Banten

Selasa, 17 Mei 2016 — 19:28 WIB
demo

SERANG (Pos Kota) – Ratusan warga dari Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, geruduk kantor Gubernur, di Serang, Selasa (17/5). Mereka mendesak Gubernur Rano Karno menepati janjinya menghentikan permanen penambangan pasir laut di perairan DesaLontar, Kecamatan Tirtayasa.

“Penghentian ini harus dinyatakan secara tertulis, jangan hanya di mulut. Sebab penambangan pasir masih berlangsung. Ini sama saja Pemprov Banten memandulkan kebijakan sendiri,” kata Koordinator aksi, Kholid Mikdar disela-sela aksi.

Memandulkan kebijakan yang dimaksud, lanjut Kholid, sebelumnya Rano Karno berjanji akan moratorium penambangan pasir laut. Namun, hingga kini aktivitas penambangan pasir belum terlihat tanda-tanda dihentikan.

“Rano Karno berjanji tanggal 21 April akan moratorium penambangan pasir laut. Tapi saya melihat penambangan pasir laut masih bebas beraktivitas, bahkan sampai malam hari pun penambangan masih melakukan aktivitas,” tegas Kholid Mikdar.

demo

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu (BKPMPT) Banten, Babar Suharso dan Kepala Biro Humas Deden Apriandhi saat menerima perwakilan warga Ds Lontar

Dikatakan dia, semenjak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang kewenangan perizinan penambangan diambil oleh pemerintah provinsi, Pemprov Banten mestinya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Yang kami lihat, Pemprov Banten lebih berpihak kepada investor, tidak peka dan tidak memahami masyarakat. Ini namanya Rano Karno berbohong kepada publik dan rakyatnya sendiri,” tandas Kholid Mikdar.

Akan Melakukan Perlawanan

Dia menegaskan, jika tuntutannya tidak dipenuhi Pemprov Banten dalam hal ini Gubernur Rano Karno akan tetap melakukan perlawanan. Perlawanan dalam bentuk dengan menggugat secara hukum.

“Kami akan tetap melawan, bila perlu gugat secara hukum. Karena ini sudah termasuk rampok kekayaan alam,” tegas Kholid Mikdar.

Massa lainnya, Daddy Hartadi mengatakan akan tetap konsisten dalam menyampaikan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan menolak penambangan pasir laut. “Perlawanan kami tetap diatur dalam undang-undang konstitusi,” ujar Daddy.

Memenuhi permintaan pengunjukrasa, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu (BKPMPT) Banten, Babar Suharso dan Kepala Biro Humas Deden Apriandhi mewakili Gubernur dan Sekda Banten akhirnya menerima belasan perwakilan massa di ruang rapat Sekda Banten.

“Kita sepakat penambangan pasir dihentikan. Ini akan kami sampaikan kepada pa gubernur,” kata Babar.  (haryono/win)