Sunday, 18 November 2018

Kepala Sekolah Jangan Takut Beri Informasi

Minggu, 29 Mei 2016 — 13:43 WIB
Kepala Disdik Kota Depok Herry Pansila saat memberikan pengarahan ke kepala sekolah di Depok. (anton)

Kepala Disdik Kota Depok Herry Pansila saat memberikan pengarahan ke kepala sekolah di Depok. (anton)

DEPOK (Pos Kota) – Sejumlah kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Depok diharapkan agar tidak takut menjelaskan dan memberikan informasi ke masyarakat termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berkaitan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016/2017, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta administrasi pendidikan di sekolah tersebut.

“Saya berharap seluruh kepala sekolah memberikan informasi maupun pejelasan secara transparan sehingga tak muncul adanya dugaan maupun masalah di sekolah tersebut,” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Herry Pansila, Minggu (29/5).

Musim penerimaan siswa baru atau PPDB setiap tahun tentunya sudah hal biasa menghadapi berbagai tuduhan atau isu berkaitan dengan titip menitip siswa baru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK.

TITIP MENITIP

Penegasan Walikota Depok Muhammad Idris yang melarang titip menitip siswa baru, tambah dia, harus dilaksanakan tanpa terkecuali termasuk menjelaskan pelaksanaan BOS dan administrasi disekolah yang bersangkutan.

“Saya masih mendengar adanya keluhan kepala sekolah di Depok yang belakangan didatangi oknum LSM menanyakan masalah PPDB, BOS dan lainnya,” tuturnya apalagi tak ada masalah dalam kegiatan itu.

Sementara itu, Ny. Wida Tarsongko, warga Depok Jaya, menilai kurang peduli dan jarang turun ke lapangan di Jajaran Kantor Inspektorat Kota Depok berkaitan mengecek masalah maupun persoalan yang ada di sekolah membuat celah bagi oknum LSM maupun lainnya mencari kesempatan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun organisasinya.

“Kebanyakan kepala sekolah, guru dan staf pengajar takut menghadapi oknum LSM dan lainnya yang datang menanyakan soal PPDB, BOS serta adminsitrasi di sekolah bersangkutan,” ujarnya yang seharunya masalah dokumen administrasi hanya dapat dipertanggung jawabkan pihak sekolah ke Inspektorat yang ada.
(anton/sir)