Friday, 20 September 2019

Pemerintah Tak Mampu Cegah Pemburu Rente,Penyebab Harga Naik,

Jumat, 3 Juni 2016 — 7:54 WIB
Diskusi soal harga naik saat Ramadhan di gedung parlemen

Diskusi soal harga naik saat Ramadhan di gedung parlemen

SENAYAN (Pos Kota) – Ketidakberdayaan pemerintah menekan harga-harga pangan lantaran ketidakakuratan data serta mengakarnya “pemburu rente”, yang mengakibatkan harga terus melambung.

Karena itu Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, direktur eksekutif Indef, Enni Sri Hartati, dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, sepakat menyesali kebijakan pemerintah menghadapi meroketnya harga-harga pangan yang rutin terjadi.

Bagi Daniel Johan, data valid menjadi penentu akurasi pengambilan kebijakan pemerintah. “Pertanyaannya pemerintah berpatokan dari data yang mana, yang berani mematok harga daging sapi Rp 80ribu/kg, padahal diasumsikan harga wajar jika Rp 120ribu/kg,” ujarnya saat diskusi legislasi bertema Monopoli & Stabilitas Harga jelang Lebaran 2016 di Media Center DPR Senayan, Kamis (2/6). Padahal Indonesia memiliki 5,3 juta peternak dengan aset Rp 210 triliun.

Pertanyaan lanjutannya, menurut Enni S Hartati, mengapa negara-negara lain mampu menetapkan harga keekonomian di bawah Rp 80ribu/kg dibanding Indonesia yang sejak 2012 terus meroket harga tetapi tidak mensejahterakan peternak sapi. “Ternyata harga-harga ditentukan oleh pemburu rente, yang diberi ruang oleh pemerintah dan bahkan birokrasi ikut menikmati,” ujarnya.

Situasi tersebut, kata Noorsy, dipicu kebijakan berpola Ketahanan Pangan dan bukan Kedaulatan Pangan. “Ketahanan pangan itu cuma berpatokan harga terjangkau, ada barang komoditas,” jelas mantan pegawai Badan Urusan Logistik (Bulog) itu.

Namun begitu, solusi yang ditawarkan ketiganya adalah validitas data tentang kebutuhan serta dibentukan Badan Pangan Nasional di bawah presiden seperti Bulog dimaksimalkan menjadi operator sekaligus legislator di bidangnya. (rinaldi)

  • DIDI

    kasih tu norsy mengaturnya, paling bisa kelepk2, bisanya cuma ngeles aja. teori aja tu orang, makanya dipemerintahan tidak pernah ke pakai.