Friday, 20 April 2018

Ahok: Ganti Pelat Nomor Siasati Ganjil Genap, Bisa Dipidana Pemalsuan

Selasa, 28 Juni 2016 — 19:43 WIB
Pemotor akan kembali padati Jalan MH Thamrin.(dok)

Pemotor akan kembali padati Jalan MH Thamrin.(dok)

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, orang yang mengubah pelat nomor mobil untuk menyiasati kebijakan ganjil-genap bakal kena saksi berat, yakni sanksi pidana pemalsuan.

“Kalau cuma ditilang, mah, keenakan. Pelaku bisa dikenakan tindak pidana pemalsuan,” katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/6).

Kalau petugas (polisi) menemukan kasus kendaraan tidak sesuai antara STNK dan pelat nomor, maka harus dijerat dengan hukum yang setimpal.

“Supaya tidak ada pemilik mobil yang mengganti pelat nomor untuk lolos kawasan ganjil-genap di jalan protokol,” papar Ahok sambil menegaskan bahwa uji coba ganjil-genap tetap akan dilakukan sesuai jadwal yakni mulai tanggal 27 Juli 2016.

Menurutnya ganjil-genap ini lebih praktis dibandingkan kebijakan three in one maupun rencana electronic road pricing (ERP), karena DKI sudah banyak memasang CCTV di jalan protokol tersebut.

“Pengawasannya lebih mudah dan tidak terlalu banyak melibatkan petugas. Menurut saya jauh lebih gampang dibandingkan kekhawatiran banyak orang yang tidak setuju dengan ganjil-genap,” paparnya.

Uji coba ganjil-genap selama satu bulan akan diberlakukan mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, Sudirman, sampai Sisingamangaraja. Kebijakan ini berlaku dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 07.00 sampai 10.00 dan jam 17.00 sampai 20.00. Sedangkan Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional tidak berlaku.

“Aturan ganjil-genap hanya untuk mobil pribadi, sedangkan angkutan umum dan kendaraan dinas boleh lewat,” tambahnya.

Kalau uji coba tersebut ternyata berhasil mengatasi kemacetan, ada kemungkinan langsung dipermanenkan. Jika ganjil-genap jadi aturan permanen, maka rencana ERP atau jalan berbayar elektronik, secara otomatis akan dibatalkan. (Joko/win)