Friday, 20 September 2019

DPR: Anggaran Kedaulatan Pangan Rp70 Triliun, Harga Daging Harusnya Stabil

Selasa, 12 Juli 2016 — 11:32 WIB
daging

JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, terkait kegagalan menurunkan harga daging sapi yang masih di kisaran Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kg. Padahal, Presiden Jokowi sudah wanti-wanti, apa pun caranya, harga daging harus di bawah Rp80 Ribu/kg.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, kemarin. Menurut dia, pemerintah telah lalai Pemerintah pun dinilai lalai menjaga kestabilan harga daging, sebab pada akhirnya langkah yang diambil adalah intervensi pasar yang tak mampu menurunkan harga.

“Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Heri Gunawan.

Dia menegaskan, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada pada rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah yang selalu menikmati keuntungan dari semrawutnya rantai pasokan daging.

“Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar. Hal semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal.

Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp 70 riliun dalam APBN 2016. Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Heri, rantai pasokan daging bisa lebih berdaulat.

Ditambahkannya, untuk menurunkan harga daging perlu aksi sistematis. Dimulai dari aspek produksi, rantai pasokan, hingga penegakan hukum yang kuat. “Dalam konteks ini, koordinasi antara Kemendag, Kementan, Bulog, dan kepolisian sangat diperlukan dalam intesitas yang lebih tinggi,” ujar dia.

Untuk itu, lanjut Heri, dalam jangka pendek, pihak-pihak terkait, memang, tak boleh acuh dengan kenaikan harga daging ini. Ia menawarkan solusi konkrit. Pertama, menjaga stabilitas pasokan dan mengamankan distribusi.

“Kedua, cegah peternak menjual sapinya ke lingkaran mafia. Ketiga, pastikan tidak menjual sapi dalam bentuk gelondongan. Keempat, operasi pasar hendaknya dengan produk daging yang lebih baik, bukan daging dingin yang kualitasnya rendah,” katanya.  (*/win)