Monday, 19 August 2019

DPR: Pemerintah Lalai Lindungi Harga Pangan Rakyat

Selasa, 12 Juli 2016 — 13:10 WIB
pedagang sembako toga

SENAYAN (Pos Kota) – Kalangan DPR menilai pemerintah gagal melindungi rakyatnya dari praktek mafia komoditas daging sapi sepanjang Ramadhan 1437H/2016, dari patokan Rp 80 ribu/Kg menjadi kisaran Rp 120-150 ribu/Kg.

“Pemerintah lalai menjaga stabilitas harga daging sapi di pasaran,” ungkap Herri Gunawan, anggota Komisi XI DPR, dalam rilisnya ke sejumlah media, Selasa (12/7).

“Pertanyaannya disalurkan kemana  alokasi anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini, yang jumlahnya mencapai Rp 70 triliun dalam APBN 2016,” ungkapnya.

Pasalnya, ia menjelaskan sejumlah kebijakan yang dibuat Presiden Jokowi tidak mencapai target sasaran. Mulai patokan harga daging sapi yang Rp 80ribu/kg, intervensi pasar tidak mampu meredam gejolak harga, hingga hingga berbesa data antarkementerian terkait sehingga menghasilkan output kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

Kurangnya koordinasi terintegrasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Bulog, yang bertanggungjawab pengamanan kedaulatan pangan nasional.

Dijelaskannya, kejahatan praktek mafia daging sapi yang rutin terjadi sudah dideteksi mulai tahun lalu (2015) yaitu mulai dari permainan harga di kalangan peternak, produksi, distribusi hingga pengecer.

Dimana rantai pasokan ini rawan terdistorsi oleh mafia, yang saharusnya sudah bisa diantisipasi untuk memutus mata rantai tersebut.

Bagi politikus Partai Gerindra itu, pemerintah dinilai tidak pernah mau belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dimana kelompok imafia tadi yang selalu menikmati keuntungan dari semrawutnya rantai pasokan daging. “Keuntungan mereka sekitar Rp 8 triliun per tahun. Dengan untung sedbesar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging. Mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen,” ungkapnya. (rinaldi/win)